JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 215.000 rumah tangga akan mendapatkan sambungan listrik gratis melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada tahun 2025.
Sejak diluncurkan pada 2022, program BPBL telah menerangi 367.212 rumah tangga di seluruh Indonesia. Realisasi tersebut terdiri atas 80.183 rumah tangga pada 2022, 131.600 rumah tangga pada 2023, dan 155.429 rumah tangga pada 2024.
Tahun 2025, program ini akan diperluas dengan prioritas bagi masyarakat miskin, terutama yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk keluarga prasejahtera yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan. Hal tersebut diungkapkan Bahlil saat kunjungan kerja di Papua Barat, Minggu (16/11), seperti keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis (11/12).
Menurut Bahlil, saat ini masih terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 dusun yang berada di desa yang sebagian daerahnya sudah berlistrik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerataan elektrifikasi menjadi prioritas utama dalam mendukung agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang energi dan transisi energi.
“Target Bapak Presiden Prabowo 2029–2030, semua listrik di desa sudah harus terlayani,” ujar Bahlil.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Bahlil menekankan bahwa pemerataan akses energi sangat penting untuk memutar roda perekonomian dan bagian dari menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, hadirnya listrik akan mendorong teknologi ke sekolah-sekolah sehingga kelak akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dari berbagai daerah di Indonesia.
Program BPBL 2025 tersebar di 36 provinsi. Masyarakat penerima bantuan mendapatkan instalasi listrik rumah dengan tiga titik lampu dan satu kotak kontak, Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan sebagai pelanggan PLN dengan daya 900 VA, serta token perdana sebesar Rp100.000.
Kementerian ESDM Percepat Elektrifikasi di Daerah 3T
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi di lebih dari 10.000 lokasi 3T dalam lima tahun ke depan guna memastikan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat.
Rasio elektrifikasi saat ini mencapai 98,54 persen. Namun, masih terdapat 10.068 lokasi prioritas yang belum mendapatkan akses listrik. Lokasi tersebut mencakup 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 dusun (berada di desa yang sebagian daerahnya sudah berlistrik), terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, upaya percepatan elektrifikasi 3T membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp64 triliun, yang terdiri dari program Lisdes sekitar Rp61,6 triliun dan Rp2,4 triliun untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu.
Dalam tiga tahun terakhir, program BPBL telah menjangkau 367.212 rumah tangga. Tahun ini, pemerintah menargetkan perluasan bantuan hingga 215 ribu rumah tangga, dengan pelaksanaan teknis oleh PLN.
Penerima manfaat BPBL mendapat fasilitas berupa instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak beserta pemasangan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke jaringan PLN, serta token perdana sebesar Rp100.000.
Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati listrik untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari penerangan, komunikasi, pendidikan, hingga mendukung kegiatan ekonomi mikro sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan.
Adapun persyaratan penerima BPBL adalah rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik, yakni belum tercatat sebagai pelanggan PLN atau tinggal di rumah yang belum berlistrik PLN, serta berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan PLN tanpa perlu dilakukan perluasan jaringan.
Kementerian ESDM menegaskan kembali bahwa program BPBL ini sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Jika masyarakat menemukan adanya pungutan liar di lapangan, dapat melaporkan melalui Contact Center ESDM 136. (als/wir)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi