Aglomerasi Metropolitan Politik Pemerintahan

Revitalisasi Kota Tua Dikebut Sebelum MRT Beroperasi, Ini yang Dibahas Wagub DKI!

Masria Pane • Kamis, 18 Desember 2025 | 21:11 WIB
Suasana proyek pengerjaan MRT Fase 2, di Jalan Gajah Masa, Jakarta Pusat.
Suasana proyek pengerjaan MRT Fase 2, di Jalan Gajah Masa, Jakarta Pusat.

GAMBIR – MRT Jakarta ditargetkan beroperasi hingga Kota Tua pada 2029. Sebelum pembangunan MRT Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia - Kota rampung, Pemprov DKI akan mulai melakukan penataan kawasan yang terintegrasi di Kota Tua tersebut.

''Jangan sampai MRT selesai, Kota Tua baru dibenahi. Itu sudah sangat terlambat,'' ujar Wakil Gubernur DKI Rano Karno.

Menurut Rano, revitalisasi kawasan di sana tidak boleh tertinggal dari pembangunan stasiun MRT yang akan segera rampung di kawasan tersebut. Terlebih, dirinya sudah ditugaskan Gubernur DKI Pramono Anung sebagai penanggung jawab untuk revitalisasi Kawasan Kota Tua tersebut. ''Tidak ada waktu lain kecuali bersamaan,'' tambahnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa penataan Kota Tua bukan pekerjaan singkat. Terlebih, beberapa infrastruktur yang ada di sana sudah terbangun lebih dari 15 tahun dan sempat terhenti. Karena itu, penanganan kawasan bersejarah tersebut harus melibatkan berbagai disiplin ilmu dan lintas instansi, termasuk pengelolaan sungai dan lingkungan sekitar.

Menurut Rano, penataan kawasan yang terintegrasi itu menjadi sangat penting karena akan menjadi simpul aktivitas baru. Setelah pembangunan MRT di sana rampung, ada lebih dari tiga juta orang yang akan beraktivitas setiap harinya di sana.

''Stasiun Beos (Kota Tua) setiap hari melebihi 1,3 juta orang. Ditambah MRT, mungkin 500 ribu orang, ditambah lagi TJ (Transportasi Jakarta), kira-kira 2,5 juta orang, bisa dibayangkan potensinya sebesar apa,'' ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu diatur dan ditata. ''Kalau tidak, Kota Tua tidak bisa kita nikmati,'' tambahnya.

Pemprov DKI juga disebutkannya, menyiapkan penataan parkir dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL) di sana. Dengan begitu, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu kawasan cagar budaya.

Untuk penataan di sana, dalam waktu dekat, Pemprov DKI juga akan membentuk kelembagaan khusus untuk menyusun pembagian tugas yang jelas antar instansi. ''Ini menandakan keseriusan kami. Kami akan menyusun siapa yang bertanggung jawab untuk ini dan itu,'' katanya.

Editor : Arief Indra Dwisetyadi
#Wakil Gubernur DKI Rano Karno #mrt jakarta