JawaPos.com – Tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) mencatatkan sejumlah capaian kinerja. Diantara yang menonjol adalah program pendidikan profesi guru (PPG) atau sertifikasi. Total ada sekitar 101 ribu guru di bawah naungan Kemenag yang disertifikasi. Dua tahun ke depan, sertifikasi bakal semakin masif lagi.
Capaian sertifikasi guru itu disampaikan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dalam Dialog Media Refleksi Kinerja 2025 di Jakarta (24/12). Dia mengatakan, sepanjang tahun ini Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag melakukan sertifikasi 101 ribuan guru. ’’Ini angka yang besar,’’ kata Kamaruddin yang juga mantan Dirjen Pendis Kemenag itu.
Dia menegaskan, upaya sertifikasi guru tidak berhenti tahun ini saja. Ke depan bahkan lebih besar lagi. Kamaruddin mengatakan, bakal ada 600 ribuan guru yang disertifikasi pada 2026 dan 2027. Jika target tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka jadi capaian yang fantastis.
Program sertifikasi selama ini sangat ditunggu-tunggu oleh guru. Khususnya guru non ASN. Pasalnya, sertifikasi adalah syarat utama untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Guru yang lolos sertifikasi atau PPG akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat ini jadi kunci untuk mendapatkan TPG.
Baca Juga: Dukung Kelancaran Nataru, 6.859 Masjid di 27 Provinsi Buka Pagar untuk Pemudik
Bagi guru ASN, besaran TPG yang diterima tiap bulan sesuai dengan nominal gaji pokok. Sedangkan untuk guru bukan ASN, besaran TPG dipatok Rp 2 juta per bulan. Nominal ini naik dari sebelumnya yang ditetapkan Rp 1,5 juta per bulan.
Kenaikan besaran TPG untuk guru non ASN itu merupakan kado dari Presiden Prabowo Subianto, beberapa bulan setelah dilantik.
Capaian lain yang disampaikan Kamaruddin adalah transformasi sejumlah kampus IAIN jadi UIN. Dia mengatakan, transformasi tersebut menjadi penggerak peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kamaruddin juga menyampaikan perkembangan kelembagaan Kemenag. Seperti diketahui, di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, Kemenag kehilangan dua unit utama. Yaitu Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) jadi badan sendiri.
Kamaruddin mengatakan, tahun depan diharapkan Ditjen Pesantren Kemenag akan diresmikan. ’’(Ditjen Pesantren) bukan sebagai gantinya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,’’ katanya. Lebih dari itu, lahirnya Ditjen Pesantren di Kemenag merupakan afirmasi negara untuk pendidikan di pesantren. (wan/oni)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi