Banyak Warga Minta Kerja ke Dewan, Ini yang Dikatakan Gubernur DKI Pramono Anung!
JawaPos.com – Pemprov bersama DPRD DKI merampungkan pembahasan rancangan Perda (Ranperda) tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2025, Senin (4/8). Namun, sebelum menyepakati Ranperda APBD Perubahan 2025 itu, DPRD DKI terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap Ranperda itu.
Dalam laporan yang dibacakan langsung oleh Anggota DPRD DKI Jupiter, ada banyak hal yang disoroti legislatif. Salah satunya masalah pengangguran di Jakarta yang meningkat. Karena itu, DPRD DKI merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI agar segera melakukan integrasi platform dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI untuk analisis kebutuhan data tenaga kerja. Tujuannya, agar realisasi pelatihan kerja sesuai kebutuhan di lapangan.
’’Mungkin menjadi perhatian kepada pak gubernur bahwa setiap kali kami reses, banyak warga yang meminta kerja kepada anggota dewan. Semoga ini menjadi perhatian bapak gubernur karena penyerapan tenaga kerja ini di tahun ini semakin tinggi angka pengangguran,’’ ujar Jupiter dalam rapat paripurna tersebut. Dia bahkan menyampaikan, masyarakat Jakarta akan semakin sulit sejahtera bila banyak yang menganggur.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Pramono Anung menuturkan, Jakarta merupakan kota terbuka. Sehingga, banyak warga daerah yang datang ke Jakarta mencari kerja untuk memperbaiki perekonomiannya. ’’Memang, harus saya akui apa adanya bahwa sekarang ini begitu berbagai pembukaan lowongan, itu yang mendaftar banyak sekali,’’ terangnya.
Namun, dari data yang diterimanya, banyak dari pendaftar atau pencari kerja itu bukan warga Jakarta. ’’Karena KTP-nya dilihat,'' ujarnya. Karena itu, selanjutnya, untuk pembukaan lowongan petugas pemadam kebakaran (Damkar) yang akan dibuka Pemprov, akan dibuka untuk umum. ’’Lowongan (Damkar, Red) itu dibuka setelah PPSU. Saya yakin memang ya ini sebagai bagian dari kota terbuka, orang menaruh harapan untuk bisa menggantung nasib bekerja di Jakarta. Dan untuk itu saya tetap akan menjalankan secara terbuka walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta,’’ katanya.
Sebagai informasi, data BPS Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 6,18 persen, naik sebesar 0,15 persen poin dibanding pada Februari 2024. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkan pasokan tenaga kerja. TPT hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, sebesar 6,18 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.
