Dampak Unjuk Rasa, Pramono Sebut Kerugian Rp 55 Miliar

GAMBIR – Gubernur DKI Pramono Anung memaparkan kerugian dampak aksi unjuk rasa yang memanas di Jakarta dalam beberapa terakhir. Secara total, dia menyebutkan kerugiannya mencapai Rp 55 miliar.
’’Kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta kerusakan infrastruktur sebesar Rp 3,3 miliar. Lalu, Transportasi Jakarta (TJ) kurang lebih Rp 41,6 miliar. Kemudian, kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sekitar Rp 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada Rp 55 miliar,’’ jelas Pramono di Balai Kota usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Senin (1/9).
Jumlah kerugian cukup besar karena sangat banyak fasilitas publik yang rusak di Jakarta. Untuk TJ saja, ada sekitar 22 halte yang rusak berat hingga ringan. Halte itu ada yang melayani penumpang BRT dan non-BRT. Lalu, ada juga beberapa pintu tol yang sistemnya juga tidak murah.
’’Dari 22 halte itu, 6 halte TJ terbakar dan dijarah. Kemudian, ada 16 halte TJ yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,’’ imbuhnya. Namun, semua kerusakan itu disebutkan Pram sudah dilakukan pembersihan mulai Sabtu (30/8) lalu. Sehingga, kemarin (1/9) semua transportasi publik di Jakarta sudah melayani penumpang dengan normal.
''Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September,'' imbuhnya.
Selain kerugian dampak kerusakan fisik, Pramono juga menyebutkan, Pemprov DKI juga harus menggelontorkan subsidi transportasi yang cukup besar. Sebab, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025, tarif TJ dan MRT Jakarta hanya Rp 1. ’’Karena gratis tadi, kami harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp 18 miliar,'' jelasnya.
Untuk penggunaan anggaran dalam penanganan dampak kejadian itu, Pramono sudah menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. ''Kami sudah meminta izin kepada Kajati agar dilakukan pendampingan dalam penggunaan dana. Jadi yang digunakan adalah dana kontingensi (cadangan darurat, Red),’’ ujarnya.
Menanggapi isu yang beredar soal potensi krisis pangan, Pramono juga memastikan bahwa kondisi pangan di Jakarta masih aman. Dia menegaskan, stok pangan dipastikan mencukupi setidaknya hingga akhir Oktober. ’’Kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi,’’ katanya.







