Soroti Dana APBD Mengendap, Pramono Tagih Dana Suntikan Rp 10 Triliun yang Dijanjikan Purbaya
JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung kembali angkat suara terkait dana mengendap di Bank Jakarta. Dia membenarkan dana sebesar Rp 14,6 triliun itu disimpan Pemprov DKI.
“Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemprov DKI di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi,” ujarnya.
Namun, Pramono menegaskan bahwa dana tersebut bukan menganggur tanpa tujuan. Menurutnya, Pemprov DKI memang memiliki pola serapan anggaran yang melonjak di akhir tahun. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2023 dana mengendap sampai Rp 16 triliun. Lalu, tahun 2024, angka itu diperkirakan naik jadi Rp 18 triliun.
“Maka kenapa dana ini ada? pasti nanti dana itu akan kami gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran seperti itu (akhir tahun, Red),” jelasnya.
Di sisi lain, Pramono justru menagih janji suntikan dana Rp 10 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya saat menyambangi Balai Kota beberapa pekan lalu.
“Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, tambah dong Rp 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Rano Karno menuturkan, dana di Bank Jakarta itu bukan tidak digunakan. “Setiap daerah pasti punya komponen. Ya artinya itu sebetulnya bukan mengendap,” ujarnya.
Menurutnya, setiap daerah pasti akan memiliki dana tersimpan di bank. Salah satunya untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang akan digunakan sebagai modal kerja awal tahun. “Hampir setiap tahun, Silpa Jakarta cukup besar. Bisa di atas Rp 4-5 triliun, Silpa loh. Nah itu kan bukan mengendap, memang dana yang memang ada buat modal kerja untuk tahun depan,” tambahnya.
Rano juga mengakui, masih adanya jajaran OPD di Jakarta yang melaksanakan tender jelang akhir tahun. Sehingga, dibutuhkan alokasi dana untuk pembiayaan proyek itu. Meskipun, dia mengakui, beberapa dana APBD DKI sudah digunakan untuk membiayai beberapa proyek. Di antaranya, LRT Jakarta, MRT Jakarta, hingga normalisasi untuk pencegahan banjir.
“Untuk normalisasi sungai itu Rp 4 triliun loh. Ya, tapi kan begitu kerja, bukan berarti semua Rp 4 triliun dikeluarkan. Kan bertahap kerjanya. Multiyears, ada yang dua atau tiga tahun. Nah itu komponen itu sebetulnya,” tambahnya.
Meski demikian, Rano sepakat dengan pernyataan Menteri Purbaya bahwa dana daerah memang harus segera digerakkan agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. “Tapi oke, saya setuju dengan Pak Menkeu bahwa memang dana daerah harus digerakkan,” pungkasnya.
