Bahas Data Penerima Bansos sampai Sekolah Rakyat, Menteri Sosial dan Gubernur DKI Berkolaborasi
GAMBIR - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi Gubernur DKI Pramono Anung di kantornya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/10). Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dan hanya sekitar 30 menit.
Saifullah menuturkan, kedatangannya ke Balai Kota berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Utamanya, yang berkaitan dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan sinergi ataupun kolaborasi dengan Pemprov DKI.
Menurut Saifullah, ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan bersama Pramono. Mulai dari sinkronisasi data sosial, peningkatan program pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Yang pertama adalah soal data, karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan. Selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia,” terangnya.
Sejak Februari lalu, Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni, semua data pemerintah dikelola oleh BPS, termasuk pemerintah daerah (pemda). Dengan begitu, ke depan bisa berpedoman pada data yang sama.
“Selama ini kan datanya sendiri-sendiri, sehingga terasa sekali ego sektoral. Jadi sekarang, alhamdulillah kita cocokan datanya,” tambahnya.
Lalu untuk poin keduanya program pemberdayaan agar penerima bansos bisa segera naik kelas. Sementara poin ketiga yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan nonformal bagi masyarakat prasejahtera yang saat ini baru beroperasi di tiga lokasi sementara di Jakarta. Yakni, Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo. Ketiganya gedung milik Kementerian Sosial.
“Tadi kami menyampaikan bahwa kita perlu kerjasama. Tanah disediakan oleh DKI. Gambarnya sudah dibuat oleh timnya pak presiden dibangun Kementerian PU dengan menggunakan dana APBN sebagai bagian dari program strategisnya pak presiden,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Pramono Anung menuturkan, dalam pertemuan tertutup itu sudah sepakat untuk berkolaborasi terhadap tiga poin tersebut. Pertama, untuk integrasi data, Pemprov DKI siap berkolaborasi. Menurutnya, integrasi data penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan antara pemerintah pusat dan daerah. “Kalau ini bisa dilakukan, penerima tidak akan dobel, overlapping, dan program akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara untuk Sekolah Rakyat, Pemprov DKI akan segera merapatkan, memutuskan, mengusulkan lahan mana yang bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. “Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, Pemerintah Pusat. Kalau itu bisa dilakukan maka ini adalah bentuk sinergi yang baik sekali,” tambahnya.
