Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gubernur DKI Terbitkan Larangan Konsumsi dan Jual Hewan Penular Rabies

M
Penulis: Masria Pane❯
Gubernur DKI Pramono Anung.
Gubernur DKI Pramono Anung.

JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung menunaikan janjinya untuk larangan konsumsi anjing di Jakarta. Yakni, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 tentang pengendalian hewan penularan rabies.


Advertisement

’’Pergub ini sudah mulai berlaku tanggal 24 November 2025,” kata Pramono.

Pramono memang menjanjikan pergub itu akan rampung dalam satu bulan pasca penggemar hewan menemuinya di Balai Kota, Jakarta Pusat.

’’Ketika menerima para penggemar hewan pada waktu 13 Oktober 2025 lalu, saya berjanji untuk membuatkan pergub. Alhamdulillah dalam sebulan, pergub mengenai larangan jual-beli daging HPR untuk pangan sudah berlaku,’’ tambahnya.

Advertisement

Dia berharap, adanya regulasi itu membuat masyarakat Jakarta bisa menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Sebab, lanjut dia, tujuan aturan itu diterbitkan untuk meningkatkan standar kesehatan publik di Jakarta.

Karena itu, dalam pergub tersebut, diatur pasal yang melarang perdagangan hewan penular rabies (HPR) untuk pangan. Yakni, pasal 27A, yang mengatur bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan.

’’HPR yang dimaksud baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya, baik mentah maupun olahan,” terangnya.

Advertisement

Sementara untuk pasal 27B mengatur setiap orang maupun badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan. Ada beberapa jenis HPR yang diatur dalam pergub tersebut. Di antaranya, anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan/atau hewan sebangsanya.

Jika melanggar, maka setiap pemilik maupun pemelihara HPR dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penyitaan HPR dan produk HPR, penutupan tempat kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Penindakan sanksi pelanggaran pergub itu akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (rya/ind)

Advertisement
Editor : Arief Indra Dwisetyadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp dan podcast kami?
WhatsApp
Jawa Pos MetropolitanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Spotify
Kami Haus GOL KamuBuka Spotify

Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer