JawaPos.com – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung dinilai belum sepenuhnya menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PKS H. Andri Rusmana, S.Pd.I, M.A.P. menyebut, publik menilai kepemimpinan bukan dari narasi program, melainkan dari hasil konkret yang dirasakan di lapangan.
“Setahun seharusnya sudah mulai terlihat arah perubahan yang jelas, bukan sekadar penegasan program yang sifatnya administratif. Masyarakat melihat dampaknya, bukan janji awal,” ujar Andri, kemarin.
Dari sisi pengawasan anggaran dan kinerja pemerintahan, ia menilai masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi publik dan realisasi di lapangan. Sejumlah persoalan klasik seperti kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kualitas infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan berulang warga.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan persoalan tata kelola belum disentuh secara sistemik. Program yang berjalan dinilai belum mampu menghadirkan lompatan kebijakan yang signifikan.
“Banyak program terdengar progresif, tetapi belum menunjukkan perubahan besar. Pemerintah kota tidak bisa hanya bergerak dengan ritme birokrasi biasa, sementara tekanan persoalan kota terus meningkat,” katanya.
Andri juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran. Ia menegaskan, peningkatan belanja daerah harus sebanding dengan peningkatan kualitas layanan publik. Jika tidak, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan pemerintah.
“Di sinilah kepemimpinan diuji. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan perubahan yang terukur,” tegasnya.
Selain itu, dia menilai diperlukan kepemimpinan yang lebih kuat dalam mengorkestrasi perangkat daerah. Kota Bandung, lanjutnya, membutuhkan komando yang mampu menyatukan arah pembangunan agar program prioritas tidak berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan dampak strategis.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan, Andri mengingatkan ruang toleransi publik terhadap proses akan semakin kecil. Warga menunggu hasil konkret seperti jalan yang lebih baik, kota yang lebih bersih, transportasi yang lebih nyaman, serta kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan pemerintah kota fokus pada capaian kinerja nyata, bukan sekadar pencitraan.
“Bandung tidak kekurangan rencana. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam mengeksekusinya,” pungkas Andri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Dari ruang redaksi ke telinga kamu, inilah Jawa Pos Podcast! Obrolan santai tapi bermakna soal isu terkini, olahraga, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Karena setiap cerita layak untuk dibicarakan!
