Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengaku telah mendapatkan informasi mengenai belum adanya kepastian THR bagi PPPK Paruh Waktu. (Humas DPRD Kota Bandung) Asep menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah membantu jalannya pelayanan pemerintahan di Kota Bandung.
“Saya sangat menghargai kinerja PPPK Paruh Waktu dalam memberikan pelayanan dan membantu kinerja Pemerintah Kota Bandung,” ujar Asep, Selasa (10/3).
Menurutnya, pemberian THR kepada para pekerja, termasuk PPPK Paruh Waktu, berpotensi meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dana tersebut umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di tingkat regional, khususnya di Kota Bandung.
“Dengan adanya THR bagi PPPK Paruh Waktu, saya meyakini hal ini dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tengah kondisi saat ini,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih dalam tahap pengkajian dan belum dapat dipastikan.
Farhan menjelaskan, secara regulasi, THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, untuk PPPK paruh waktu, aturan tersebut belum secara tegas mengatur pemberian THR sehingga diperlukan kebijakan khusus.
“Kalau THR untuk ASN, TNI, dan Polri sudah pasti ada. Tetapi khusus untuk PPPK paruh waktu, saya mohon maaf, belum bisa menjanjikan. Secara aturan memang belum ada, jadi ini tinggal kebijakan,” ujarnya.
Ia menuturkan, sebelum mengambil keputusan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Kota Bandung mendekati 8.000 orang. Sementara secara keseluruhan, total ASN di lingkungan Pemkot Bandung telah melampaui 20.000 pegawai, termasuk PPPK penuh waktu.
