JawaPos.com – Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) menyayangkan sikap Direktorat Pendidikan Nonformal-Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam Rapat Pedoman Bahan Ajar Sekolah Rumah tahap dua yang digelar 20–22 Agustus 2025, PHI sebagai representasi 600 lebih keluarga homeschooler se-Indonesia tak dilibatkan sama sekali.
Padahal, menurut Koordinator Nasional PHI Ellen Nugroho, organisasi mereka sudah aktif berdialog dengan Kemendiknas sejak 2017. Mereka juga ikut menyusun rancangan standar sekolah rumah pada 2021 dan Rancangan Permendikbud tentang Sekolah Rumah pada 2022.
’’Sungguh mengherankan jika Direktorat PNFI mengabaikan PHI sebagai representasi suara keluarga homeschooler se-Indonesia,’’ tegas PHI dalam siaran persnya.
PHI baru tahu ada agenda rapat setelah kegiatan itu berjalan. Mereka pun mengajukan protes dan meminta dilibatkan. Namun, Direktorat PNFI menolak dengan alasan kuota peserta sudah penuh.
Ironisnya, daftar peserta justru didominasi lembaga nonformal yang terang-terangan mengomersialkan label homeschooling. Kelompok ini dinilai memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan berlawanan, dengan keluarga homeschooler murni.
Kebijakan yang disusun tanpa partisipasi para pihak yang terdampak ini dikhawatirkan merugikan ribuan anak. Dampak yang paling mungkin terjadi, kata Ellen, adalah hilangnya fleksibilitas belajar, rumitnya birokrasi, dan terhambatnya akses anak homeschooler ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Lebih dari itu, praktik semacam ini dinilai membahayakan iklim demokrasi dan akuntabilitas publik. ’’Hari ini keluarga homeschooler yang diabaikan. Besok, kelompok masyarakat lain bisa mengalami hal yang sama,’’ ungkap Ellen.
PHI mendesak pemerintah, khususnya Direktorat PNFI, untuk menghentikan praktik tersebut dan segera melibatkan mereka dalam setiap penyusunan kebijakan terkait sekolah rumah.
’’Di negara demokrasi, melibatkan partisipasi warga negara yang terdampak langsung adalah kewajiban pemerintah, bukan pilihan,’’ tegas Ellen. PHI juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk ikut mengawal isu ini.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi