JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menyerahkan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan harga yang dipatok akan lebih murah.
Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan penyeberangan antar-pulau yang selama ini dinilai belum optimal.
Selama ini, moda transportasi menuju dan di wilayah Kepulauan Seribu dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan dibantu secara mandiri oleh masyarakat lokal.
Namun, skema tersebut dinilai kurang efisien jika dibandingkan dengan rekam jejak pengelolaan transportasi publik darat di kawasan Jakarta.
Baca Juga: Dihadiri Gubernur Pramono, Ribuan Jamaah Jatman Aswaja Lantunkan Doa Keselamatan Bangsa di Istiqlal
Pramono mengungkapkan, keputusan ini didasari performa positif Transjakarta dalam melayani warga di lima wilayah kota administrasi.
"Kami melihat ini menjadi sangat tidak efisien karena pengalaman yang ada di Jakarta sendiri, di perkotaan maksudnya, performa dari Transjakarta sekarang ini cukup sangat baik, mengelola kurang lebih hampir 10.000 bus, lebih bahkan," ujar Pramono di RDF Rorotan, Senin (10/8).
Pramono menjelaskan, indikator keberhasilan tersebut terlihat dari tingkat ketepatan waktu armada hingga lonjakan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi terintegrasi tersebut.
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah pengguna layanan Transjakarta mengalami peningkatan signifikan hingga 14,99 persen pada bulan lalu.
Hal ini menjadi modal utama pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan operasional hingga ke kawasan perairan Kepulauan Seribu.
Baca Juga: Ini Alasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Bongkar Satu JPO Viral Love-Hate di Rasuna Said
Penyiapan Payung Hukum dan Kepastian Tarif
Untuk merealisasikan integrasi transportasi perairan ini, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mematangkan mekanisme teknis beserta payung hukum pendukung.
Pramono menegaskan bahwa kebijakan baru ini memerlukan penyesuaian regulasi daerah melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub).
Selain peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, masyarakat juga dijanjikan mendapatkan penyesuaian tarif yang lebih terjangkau setelah pengelolaan dialihkan ke Transjakarta.
"Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus mengubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya, yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta," kata Pramono.
Baca Juga: Mendagri Wanti-wanti Soal Obligasi Jakarta Rp 3,5 Trilun, Begini Respons Pramono Anung
Editor : Bayu Putra