Pasca Longsor Bantargebang, Fraksi PKS: Bandung Tidak Boleh Menunggu Tragedi Serupa
JawaPos.com — Longsor sampah yang terjadi di TPST Bantargebang 8 Maret 2026 yang menewaskan 4 orang, bukan hanya tragedi Jakarta. Bagi Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, peristiwa itu adalah cermin — dan Bandung perlu segera berbenah sebelum cermin itu memantulkan wajah kota sendiri.
"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Semoga para korban mendapat ketenangan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Eko Kurnianto, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Senin (9/3/2026).
Namun Eko menegaskan, berduka saja tidak cukup. Kota Bandung hari ini masih menghadapi tekanan yang tidak ringan — ketergantungan terhadap TPA Sarimukti masih tinggi, sementara volume sampah terus bertumbuh. Model pengelolaan yang terlalu bertumpu pada penimbunan bukan hanya tidak berkelanjutan — ia menyimpan risiko keselamatan yang nyata bagi warga.
"Bantargebang harus menjadi momentum. Fraksi PKS tidak datang hanya untuk berduka — kami datang dengan agenda yang jelas," tegasnya.
Fraksi PKS mendukung program GASLAH sebagai langkah awal yang tepat arah. Namun dukungan itu bukan tanpa catatan. Fakta di lapangan masih menunjukkan penumpukan sampah yang tercampur antara organik dan anorganik — mengindikasikan program ini belum berjalan optimal.
"Kami mendukung GASLAH, tapi program ini butuh SOP yang jelas bagi para petugasnya. Tanpa standar kerja yang terukur, hasilnya akan sulit signifikan," ujar Eko.
Di sisi hulu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat soal sistem 3R — Reduce, Reuse, Recycle — harus terus digalakkan secara berkesinambungan. Pemilahan sampah tidak akan efektif jika kesadaran masyarakat belum terbentuk.
Untuk itu, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung mendorong empat langkah strategis yang harus segera menjadi agenda bersama pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, memperkuat kebijakan pengurangan sampah dari sumber. Program pemilahan di tingkat RW perlu diperkuat dengan regulasi yang mengikat, SOP yang jelas bagi petugas, serta sosialisasi dan edukasi 3R yang berkesinambungan kepada masyarakat — bukan sekadar program seremonial.
Kedua, mempercepat investasi teknologi pengolahan sampah di tingkat kota dan kawasan, agar ketergantungan terhadap TPA dapat dikurangi secara terstruktur — bukan hanya dalam pidato, tapi dalam postur anggaran yang nyata.
