Efisiensi PJLP, DPRD Bandung Ingatkan Jangan Timbulkan Pengangguran Baru
JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, menyoroti rencana penataan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemkot Bandung. Skema tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan dan menunggu payung hukum yang jelas.
Konsep PJLP sendiri bisa dibilang mirip tenaga honorer, namun nantinya akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) adalah tenaga kerja non-ASN yang diikat kontrak individu untuk membantu operasional instansi pemerintah.
"Berbeda dengan PNS/PPPK, PJLP berstatus tenaga kontrak/outsourcing dengan masa kerja umumnya satu tahun, digaji melalui anggaran jasa (APBD/APBN), dan tidak mendapatkan jenjang karier ASN," terangnya.
“Ini sedang digodok. Secara konsep seperti honorer, tapi harus ada payung hukum yang jelas supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam kondisi saat ini tenaga yang sudah dirumahkan tidak bisa serta-merta dialihkan kembali. Pasalnya, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima dan mengelola tenaga kerja tersebut.
Erick juga menyoroti persoalan rekrutmen tenaga sebelumnya yang dinilai kurang efektif. Ia menyebut, selain adanya faktor titipan, pembiayaan yang dikeluarkan kerap membengkak namun tidak sebanding dengan efektivitas kerja.
“Ke depan harus lebih efisien dan efektif. Jangan sampai boros anggaran tapi kinerjanya tidak optimal,” tegasnya.
Baca Juga: Mudik Bareng Anabul? Ini Tips Aman Membawa Hewan Peliharaan Saat Perjalanan Mudik Lebaran
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan penataan ini tidak menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya angka pengangguran atau membuka ruang potensi penyimpangan.
“Jangan sampai muncul ruang kejahatan baru atau ruang pengangguran baru. Ini harus dipikirkan matang,” katanya.
Erick juga mengajak masyarakat untuk tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah dalam mencari pekerjaan. Menurutnya, kemandirian masyarakat menjadi kunci kekuatan negara.
