JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Portal Satu Data Jakarta, di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11). Portal ini diharapkan menjadi tonggak baru tata kelola data terpadu, akurat, dan transparan, termasuk dalam penataan RW kumuh di ibukota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, peluncuran portal ini merupakan langkah penting menuju kebijakan berbasis data yang berdampak langsung bagi warga. Salah satu implementasinya, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan dan memperbarui data RW Kumuh di seluruh wilayah Jakarta.
“Saya meyakini bahwa kemajuan suatu bangsa atau efektivitas suatu pemerintahan itu sangat bergantung bagaimana memanfaatkan data dengan benar,” terang Pramono.
Pramono juga menegaskan pentingnya data yang berkualitas dan berdampak sebagai basis pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal.
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan, Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta mengalami pemotongan Rp15 triliun. Namun, pemotongan itu tidak berdampak pada tiga program utama Pemprov DKI yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.
Pramono pun menegaskan kinerja Pemprov DKI akan tetap meningkat meskipun anggaran terpangkas. Hal ini bisa terwujud melalui proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan cepat, salah satunya dengan Portal Satu Data Jakarta.
Portal Satu Data disebutkannya menjadi hal penting karena bisa mengukur kemajuan dan capaian Jakarta. Oleh karena itu, saat peluncuran itu sekaligus juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengenai pengembangan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, serta dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI terkait penguatan keamanan data.
Di lokasi yang sama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengembangan Portal Satu Data Jakarta selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Portal itu menyajikan total 4.795 set data dari 53 organisasi, yang terdiri dari 51 organisasi perangkat daerah dan 2 organisasi lainnya yang terkategori dalam 30 jenis topik strategi, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.
"Data dari portal kita telah terintegrasi secara penuh dan secara rutin dialirkan ke Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola oleh Bappenas," kata Budi.
Budi juga menyebutkan, Pemprov DKI berkolaborasi dengan BPS DKI Jakarta untuk melakukan survei tematik, seperti Satu Data Kelurahan dan Satu Data RW, untuk memutakhirkan data makro wilayah, termasuk mengidentifikasi RW Kumuh. Budi menyampaikan, Portal Satu Data Jakarta diintegrasikan dengan aplikasi JAKI, sehingga menjadikannya sebagai sarana suplai dan pertukaran data utama dari seluruh OPD.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, kolaborasi dengan Pemprov DKI bukan sekedar data yang dihasilkan oleh BPS saja.
“Tetapi ada kerja sama lebih dari itu. Salah satunya adalah kami bersama-sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPS DKI Jakarta untuk melakukan pendataan RW kumuh yang nantinya akan menjadi makna dan juga intervensi terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh bapak gubernur DKI Jakarta,” katanya. Jadi, lanjutnya, statistik tidak hanya berkualitas dan bermakna, tetapi juga berdampak.(rya/)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi