JawaPos.com - Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik nasional melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun Anggaran 2025.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum memiliki sambungan listrik secara mandiri. Target program BPBL tahun 2025 ini sejumlah 215.000 rumah tangga dengan instalasi terpasang akan selesai di akhir tahun ini. Sampai dengan 27 Desember 2025 realisasi instalasi terpasang sebesar 199.593 rumah tangga atau mencapai 93 persen dari target.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kehadiran listrik bukan sekadar penerangan, tetapi juga fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat peresmian proyek infrastruktur ketenagalistrikan strategis di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1) seperti keterangan tertulis Kementerian ESDM, Minggu (28/12).
"Negara harus hadir memastikan setiap rumah tangga, termasuk di wilayah terpencil dan tertinggal, memperoleh akses listrik yang layak. Listrik adalah kunci bagi pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat," ujar Presiden saat meresmikan Proyek Kelistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10) mengatakan, program BPBL menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi secara nyata.
"Sekali lagi saya perintahkan agar 2029 sampai 2030 semua desa dan kelurahan sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik. Agar nelayan bisa juga menangkap ikan dan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat peresmian Merdeka dari Kegelapan di Kabupaten Minahasa (29/10).
Bahlil juga menegaskan bahwa BPBL dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terkendala biaya awal pemasangan listrik, sekaligus memastikan pemanfaatan listrik yang aman, legal, dan andal.
Selain meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, Program BPBL juga mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya masih bergantung pada penerangan non listrik.
Pemerintah menegaskan bahwa Program BPBL bersifat gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Apabila masyarakat menemukan indikasi penyimpangan, dapat melaporkannya melalui Call Center Kementerian ESDM 136. (als/wir)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi