JawaPos.com – Masuknya Indonesia menjadi Anggota Pendiri Board of Peace yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk rehabilitasi Gaza, khususnya dan Palestina umumnya, dan untuk mewujudkan perdamaian yang permanen di Palestina, menjadi sorotan tajam. Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) pun langsung menyampaikan pandangan-pandangan terkait hal tersebut.
Hery Haryanto Azumi, Initiator GKB-NU, mengatakan bahwa Board of Peace menurut pandangan GKB-NU adalah ekstensi atau perluasan dari Abraham Accords yang bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik formal, ekonomi, teknologi, dan pertahanan antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam konteks strategis Abraham Accords berperan mGKBemberikan jaminan keamanan bagi eksistensi Negara Israel di hadapan negara-negara Arab pada khususnya dan Dunia Islam pada umumnya.
’’GKB-NU secara umum menyambut baik inklusi Indonesia ke dalam Board of Peace ini karena sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 mewujudkan perdamaian dunia,’’ ujarnya.
Juga, kata dia, sesuai dengan kebutuhan dan konteks hari ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan global dengan pendekatan multilateralisme. Keterlibatan Indonesia secara langsung dalam klub elit ini berpeluang untuk menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan juga kepentingan negara-negara Global South, termasuk negara-negara Muslim, di hadapan negara-negara Global North yang tengah mencari jalan keluar dari krisis besar kapitalisme yang tengah melanda dunia. Bergabung ke dalam Board of Peace ini akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk tidak sekadar menyampaikan rekomendasi, tapi juga momentum untuk bertindak mewujudkan suara hati entitas-entitas yang termarjinalkan dalam sistem dunia.
Namun demikian, kata Hery, terlepas dari dukungan terhadap langkah dan inisiatif Presiden Prabowo ini, GKB-NU juga melihat ada risiko Indonesia hanya menjadi stempel bagi upaya-upaya untuk menjamin eksistensi Negara Israel tanpa memedulikan negara Palestina Merdeka. Rebuilding dan rehabilitasi Gaza harus berada dalam kerangka Two-State Solution sesuai Oslo Accords Tahun 1993. ’’Karena itu, GKB-NU memandang inklusi warga Gaza dan Palestina secara umum ke dalam upaya ini adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan program Board of Peace ini,’’ ujarnya.
Dengan Demikian, Abraham Accord dan Board of Peace harus berjalan sesuai roadmap Oslo Accords yang berinti kepada pengakuan secara penuh kepada entitas Israel dan Palestina secara bersamaan. Tanpa komitmen kepada Two-State Solution ini, apapun inisiatif yang diambil hanya berperan sebagai break untuk kemudian melanjutkan konflik dalam skala yang lebih besar di kemudian hari dengan melibatkan aktor-aktor yang lebih kompleks.
’’Di samping itu, GKB-NU juga mengingatkan Pemerintah Indonesia dengan tergabung dalam Board of Peace ini agar tidak terjebak ke dalam agenda Blok Kemapanan (Establishment Bloc) yang berhadapan dengan Blok Perlawanan (Resistance Bloc). Justru, dengan bergabung ke dalam Board of Peace ini, Indonesia dapat berperan menjadi jembatan antara kedua blok historis tersebut,’’ ujarnya.
Menurut Hery, GKB-NU melihat bahwa ke depan peran NU dan ormas Islam lain akan sangat dibutuhkan untuk menjadi sandaran politik bagi upaya Pemerintah Indonesia di dalam Board of Peace ini. Termasuk tentunya jika kemudian itu menuntut suatu bentuk pengakuan resmi terhadap eksistensi Negara Israel dan pembukaan hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dengan Israel.
’’Dari sini GKB-NU merasa perlu untuk membangun dialog dengan Pemerintah Indonesia agar pandangan-pandangan NU tentang Negara Palestina Merdeka dan Negara Israel dapat diakomodir dan dibawa oleh Pemerintah Indonesia,’’ ujarnya.
Komitmen dan dukungan NU kepada negara Palestina Merdeka bersifat final dan mengikat. Nah, menurut Hery, si sini berlaku kaidah “al-amru bi syai’ amrun bi wasailihi” bahwa jika syarat berdirinya Negara Palestina Merdeka adalah perdamaian dengan Israel maka framework dan mekanismenya harus disepakati dan dijalankan secara konsisten.
’’Pandangan GKB-NU sebagai sikap yang saat ini NU genap memasuki usia 100 Tahun pada 31 Januari 2026. Semoga NU dapat berperan sebagai jembatan perdamaian di dalam negeri dan di panggung multipolar,’’ paparnya.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi