JawaPos.com – Rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai rancangan Perda (Ranperda) tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2025 diwarnai interupsi, kemarin (16/5). Interupsi itu dimanfaatkan anggota DPRD untuk menyampaikan pendapat maupun aspirasi secara langsung kepada Wakil Gubernur DKI Rano Karno.
Saat Ketua DPRD DKI ingin menutup rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD DKI itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Ali Lubis mengajukan interupsi dan menyampaikan agar dana operasional diberikan secara merata, tidak hanya kepada petugas Dasa Wisma dan Ketua RT RW, melainkan kepada seluruh petugas Jumantik, Posyandu, dan lain sebagainya.
Setelah itu, Ketua DPRD DKI Khoirudin langsung melanjutkan dengan menutup rapat. ’’Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat ditutup,’’' katanya.
Saat mengucapkan kalimat itu, microphone dari anggota mulai saling bersahutan mengajukan interupsi kembali. ’’Izin pimpinan, Lukmanul Hakim dari Fraksi PAN. Izin Pimpinan Ahmad Yani dari Fraksi PKS,'' ujar keduanya saling bersahutan.
Melihat itu, Khoirudin sambil tersenyum menyebutkan rapat sudah ditutup. ’’Pak ketua itu tidak adil dalam hal memimpin rapat,’’ ujar Lukmanul Hakim. Lalu disambung Ahmad Yani dengan menyebutkan bahwa dirinya ingin sampaikan beberapa hal karena mumpung ada Wakil Gubernur DKI Rano Karno. Meski masih saling bersahutan, semua peserta rapat membubarkan diri secara perlahan.
Pasca rapat itu, Lukmanul Hakim menyatakan, sangat merasa kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterimanya dalam rapat itu. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menyebutkan, ingin menyampaikan beberapa keluhan masyarakat tentang minimnya lapangan pekerjaan. ’’Saat reses banyak warga yang mengeluh sulitnya mencari pekerjaan, karena itu saya mau sampaikan ke Pak Wagub agar memasifkan job fair,’’ ujar Lukmanul.
Menurut dia, interupsi yang disampaikan tersebut berkaitan dengan tema rapat paripurna yang digelar saat itu. Karena itu, dia sangat menyayangkan sikap pimpinan rapat yang tidak memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk menyuarakan aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, alasan dia menyampaikan hal itu karena tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di masyarakat Jakarta. Dan kondisi itu disebutkannya sangat bahaya karena bisa berdampak terhadap masalah kesejahteraan sosial dan tingginya angka kriminalitas di sebuah kota. ’’Itu yang ingin saya sampaikan, tetapi tidak diberikan kesempatan oleh pimpinan DPRD dan dia main ketok saja dengan menutup rapat,’’ katanya.
Di lokasi yang sama, Anggota Komisi E dari Fraksi PAN Astrid Kuya juga menyayangkan hal tersebut. Apalagi dirinya juga ingin menyampaikan terkait bantuan sosial (bansos) yang harus lebih masif didistribusikan kepada masyarakat. Sebab, ketika reses, dirinya mendapatkan banyak aduan terkait adanya calo pada program pangan murah KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan online total system (OTS).
’’Daerah saya di Pesanggrahan itu ada joki. Ada jokinya supaya dapat. Ada juga beberapa itu bahan pangan KJP murah justru dijual di Facebook,’’ katanya. Karena itu, dia sangat menyayangkan tidak diberi kesempatan untuk bersuara saat rapat.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi