GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama jajarannya melaksanakan rapat pimpinan secara tertutup untuk membahas pemotongan dana transfer, kemarin (6/10). Hal itu untuk membahas langkah efisiensi yang akan dilaksanakan Pemprov DKI terhadap kebijakan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer tahun 2026 sebesar Rp 15 triliun tersebut.
''Apa pun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga, kami tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,'' terang Pramono.
Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, dampak kebijakan itu sangat signifikan terhadap Rancangan APBD DKI yang proses pembahasan dengan DPRD DKI. Yakni, yang sebelumnya diterima sebesar Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11,15 triliun. ''APBD (rancangan) kami dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79 triliun,'' jelasnya.
Karena itu, Pramono memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. ''Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja non-prioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat di Jakarta,'' katanya.
Beberapa program yang ditekankan tidak terdampak evaluasi itu adalah yang berdampak langsung kepada masyarakat menengah ke bawah. Dia mencontohkan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 16.979 penerima akan tetap berjalan tanpa perubahan.
''Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi,'' katanya. Beberapa yang akan diefisiensi itu meliputi perjalanan dinas, anggaran makan minum, dan anggaran yang belanjanya bukan prioritas utama. Jadi, lanjutnya, Balai Kota juga melaksanakan efisiensi.
Saat ditanyakan kebijakan Pramono tahun ini yang banyak memberikan relaksasi pajak dan meningkatkan pendapatan tahun depan, Pram menjawabnya akan menutupinya dengan berbagai hal. Salah satunya, evaluasi subsidi transportasi yang sangat besar setiap tahunnya. Utamanya, subsidi untuk Transportasi Jakarta (TJ).
''Sekarang mau ke mana saja (naik TJ), bayarnya Rp 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contoh. Subsidi transportasi itu bisa hampir Rp 15 ribu per orang. Sehingga, kami akan kaji kembali,'' katanya. Tapi yang jelas, program prioritas bagi warga tidak kami ganggu sama sekali.
Untuk menambah anggaran Jakarta, Pramono menyebut akan mengembangkan skema creative financing. Yakni, dengan mitra strategis mendapatkan dana dari kompensasi KLB (koefisien lantai bangunan), sertifikat laik fungsi (SLF), dan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan atau lokasi (SP3L). Selain itu, dia juga menyebutkan BUMD DKI harus memutar otak dalam pembiayaan pembangunan.
''Ya harus (putar otak). Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus, tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, tapi dialami oleh seluruh daerah,'' katanya.
Dia memisalkan pembangunan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di Dukuh Atas yang akan dikerjakan BUMD DKI, tidak akan menggunakan dana APBD DKI.
''TOD Dukuh Atas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya,'' jelas Pramono.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi