JawaPos.com - Jakarta dipandang sebagai etalase kemajuan Indonesia, kota yang menyimpan ambisi mencapai 20 besar kota global. Namun, di balik transportasi modern, gedung pencakar langit, dan geliat laju ekonomi, tersimpan paradoks sosial yang terus berulang: tawuran antarwarga.
Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya mencatat 440 kejadian tawuran dan keributan kelompok di wilayah hukum DKI Jakarta. Hal itu menunjukkan bahwa fenomena ini masih akut meski terus mendapat perhatian aparat keamanan.
Catatan lain dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menunjukkan, dalam tujuh bulan pertama 2025, terjadi 93 kasus tawuran dan menelan 3 korban jiwa serta puluhan orang luka-luka. Sebuah angka yang menunjukkan problematika tawuran masih marak dan menjadi persoalan akut di Jakarta.
Secara historis, tawuran di Jakarta telah berlangsung sejak era 1990-an dan awal 2000-an, termasuk yang melibatkan pelajar sekolah menengah. Sebagai bentuk konflik kelompok, tawuran seringkali bermotif balas dendam, perebutan identitas kelompok, atau mekanisme ekspresi tekanan sosial, terutama di kalangan remaja.
Studi kasus tawuran di Manggarai, Johar Baru, dan Tanah Abang menunjukkan pola berulang: pelaku mayoritas berasal dari kelompok usia muda, berpendidikan rendah, dengan akses terbatas pada pekerjaan layak. Di sinilah tawuran sebagai gejala anomie ala Emile Durkheim mendapatkan bentuknya di Jakarta.
Durkheim sejak awal mengingatkan bahwa modernisasi dan urbanisasi berpotensi melahirkan anomie jika tidak diimbangi regulasi moral yang kuat.
Ketika terjadi kelonggaran norma, ketika solidaritas belum terajut, dan manusia kehilangan makna, tawuran dan kekerasan menjadi cara untuk memulihkan makna dan keberadaan bagi kelompok miskin. Tawuran juga menjadi panggung maskulinitas terpinggirkan. Anak muda yang kehilangan ruang ekspresi, rekreasi, dan partisipasi sosial menemukan “pengakuan” melalui keberanian fisik dan loyalitas kelompok.
Dalam konteks perkotaan, tawuran juga bisa dibaca sebagai manifestasi fragmentasi sosial: ketika struktur ekonomi dan identitas komunitas tidak menyediakan jalur integrasi yang kuat, konflik horizontal mudah muncul sebagai mekanisme mendapatkan eksistensi dalam kelompok yang merasakan marginalisasi.
Pada titik ini Strain ala Robert Merton menemukan bentuk paling telanjang. ketika masyarakat, terkhusus generasi muda ini tidak dapat mencapai tujuan sosial melalui mekanisme normal seperti pekerjaan layak dan pendidikan bermutu, mereka mengalami tekanan yang mendorong saluran alternatif, termasuk kekerasan.
High Tech, Low Trust Society
Kekerasan menjadi bahasa yang dipelajari, diwariskan, dan dinormalisasi lintas generasi. Krisis kesempatan kerja, rendahnya akses pendidikan berkualitas, dan terbatasnya ruang berkreasi memperkuat kecenderungan kelompok rawan untuk beralih pada solidaritas sempit yang seringkali berujung konflik fisik. Di sini berlaku gejala dari strain, ketika masa depan terasa mustahil, kekerasan akan terasa rasional.
Ambisi Jakarta menjadi kota global menuntut tidak hanya transformasi infrastruktur, tetapi juga integrasi sosial dan kemampuan membangun kohesi sosial. Namun, tawuran mengindikasikan bahwa kohesi sosial Jakarta masih rapuh. Jika tidak direspons secara komprehensif, kota ini akan mengalami yang disebut Lewis Mumford sebagai overgrown organisme, berkembang menjadi masyarakat yang maju secara fisik dan teknologi, tetapi rapuh secara sosial.
Konsep kota Global, sebagaimana diungkapkan Saskia Sassen, bukan hanya soal konektivitas ekonomi, tetapi juga mencakup kapasitas kota mengelola keberagaman dan konflik secara beradab. Kota global tidak bisa berdiri di atas fragmentasi sosial. Tanpa kohesi sosial, Jakarta berisiko menjadi kota yang canggih secara infrastruktur, tetapi rapuh secara soliditas sosial dan kemanusiaan, high tech, low trust society.
Karena itu, solusi terbaik yang realistis dan kompatibel di Jakarta menjadi kebutuhan mendesak. Dalam beberapa kasus, Jakarta dapat melihat contoh di negara lain dalam penanganan kasus konflik kekerasan kelompok.
Kota Boston di Amerika Serikat memiliki Operation Ceasefire untuk penanganan persoalan kekerasan, pendekatan penargetan terfokus kepada kelompok paling beresiko yang dipadukan dengan intervensi sosial.
Pendekatan ini menggabungkan kerja aparat penegakan hukum dan tokoh masyarakat, agama, dan ketua komunitas untuk men-delivery pesan dengan baik. Kata kuncinya sederhana, penegasan bahaya dan resiko, disertai dengan alternatif aktivitas yang bermanfaat untuk masa depan (pelatihan, pendidikan, dan pekerjaan). Praktek yang dilakukan di Boston ini efektif menurunkan tingkat pembunuhan remaja hingga 60 persen.
Dalam konteks Jakarta, untuk lebih efektif, perlu dilibatkan sosok yang dituakan dan dihormati dalam komunitas itu untuk membangun kepercayaan dan menanamkan norma yang baik secara bertahap.
Pembelajaran lain datang dari Kolombia di Kota Medellin, kampung Pablo Escobar, salah satu bandar narkoba legendaris. Setelah periode perang saudara dan fragmentasi sosial ekstrem di tahun 1960-an. Kolombia memiliki program Urbanisme Sosial di bawah Wali Kota Sergio Fajardo di tahun 2004.
Konsep ini menggunakan pendekatan yang memadukan perencanaan kota, investasi sosial, dan inklusi ekonomi secara simultan: Peluncuran sistem kereta gantung MetroCable untuk memberikan akses komunitas lereng bukit yang notebene kawasan miskin ke pusat kota; membangun fasilitas publik terbaik seperti pusat budaya, taman perpustakaan, dan sekolah di lingkungan paling terbelakang untuk mengurangi ketimpangan; peningkatan kapasitas lewat pelatihan kerja; dan menggalang partisipasi masyarakat dengan dialog dan kolaborasi.
Kombinasi pembangunan fisik dan program sosial menjadi social engineering untuk mengurangi segreasi sosial, ruang perjumpaan, menumbuhkan empati, dan ekosistem moral dengan perasaan memiliki terhadap kota. Inilah rekonstruksi sosial yang menegaskan kota tidak lagi menjadi medan konflik, melainkan rumah bersama.
Jakarta dapat menerjemahkan pola ini untuk mentranformasi kampung kota seperti Manggarai, Johar Baru, Tanah Abang, dan Penjaringan dengan membangun perpustakaan komunitas, pusat seni kampung yang berorientasi global, bioskop komunitas, studio seni yang melahirkan talenta-talenta hebat, lapangan multifungsi sebagai sarana rekreasi. Bengkel kreatif bukan sekadar fasilitas, melainkan kanal pengalihan energi sosial.
Di kawasan rawan kekerasan dan crowded, energi publik yang terhimpit oleh kesesakan persoalan harian dan ketiadaan harapan dapat dialihkan untuk membangun kapasitas masyarakat, keakraban sosial, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Tawuran di Jakarta bukan sekadar masalah kriminalitas, tetapi simptomatik dari tantangan kohesi sosial di tengah dinamika urban cepat. Transformasi kota global yang sejati tidak bisa hanya diukur dari jumlah gedung pencakar langit atau transaksi ekonomi, tetapi dari kemampuan kota memelihara keamanan manusiawi, menjembatani perbedaan, dan menghadirkan kesempatan bagi semua warganya untuk hidup bermartabat bersama.
Solusi terbaik bagi Jakarta adalah yang mampu menjembatani realitas sosial dan aspirasi masa depan: pendekatan yang menggabungkan kebijakan ruang, intervensi sosial, pembangunan kapasitas manusia, dan partisipasi warga secara kolektif.
Jakarta dapat menata dirinya dengan:
1. Manajemen konflik berbasis komunitas: Memperkuat peran pendidikan nilai, empati, dan resolusi konflik sejak dini di sekolah dan komunitas dan pelibatan tokoh lokal, mantan pelaku konflik, dan pemuda berpengaruh untuk menjadi mediator dan fasilitator perdamaian yang dipercaya komunitas.
2. Rekontruksi Sosial: Membuka ruang publik berkualitas sebagai titik perjumpaan aktif warga lintas komunitas dan Membuat infrastruktur sosial seperti perpustakaan komunitas, pusat seni, dan sanggar kreatif di kawasan rawan konflik sebagai sarana pengalihan energi sosial ke arah produktif. Jakarta dapat menjadikan tempat ini untuk membangun talenta-talenta dan pembangunan sosial yang berorientasi global.
3. Kebijakan Lintas Sektor dan Data Terpadu: Menyatukan data dari kepolisian, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk pemetaan risiko kekerasan secara real-time, sehingga intervensi bisa dilakukan sebelum konflik meledak dan Mengadopsi pendekatan pencegahan primer dan sekunder dalam skala kawasan.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Program pelatihan kerja, kewirausahaan berbasis komunitas, dan akses modal mikro harus diperluas untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong generasi muda ke dalam kekerasan.
Masa depan Jakarta akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menghimpun energi kolektif sesama anak bangsa. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sebagaimana masyarakat tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arah. Aparat keamanan, pendidik, pekerja sosial, pelaku seni, tokoh agama, dunia usaha, dan komunitas warga perlu dipertemukan dalam satu horizon tujuan bersama: membangun kota yang aman karena warganya saling percaya, bukan karena saling curiga.
Inilah lompatan paradigma dari kota yang menertibkan, menjadi kota yang merawat dan memajukan bersama. Di sanalah Jakarta menemukan bentuknya sebagai kota yang matang secara moral, kuat secara sosial, dan bermakna bagi warganya sendiri. (*)
Oleh: Budhi Haryadi, Pemerhati Masalah Sosial
Editor : Arief Indra Dwisetyadi