JawaPos.com - Pemprov DKI saat ini terus bertransformasi untuk menjadi kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan. Karena itu, DPRD DKI mendorong Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana menuturkan, peningkatan kompetensi guru dan pembaruan kurikulum sebagai bagian dari transformasi pendidikan sangat penting dilakukan di Jakarta. Sebab, data BPS Jakarta tahun 2023 mencatat sebesar 81 persen warga Jakarta masih berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah.
Tidak hanya itu, Data Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI yang DPRD DKI terima juga menunjukkan bahwa sebesar 34,29 persen guru di Jakarta yang lulus uji kompetensi pada tahun 2022. ’’Dengan kata lain, tidak lebih dari separonya punya kualifikasi untuk memberikan pengajaran bermutu kepada anak-anak kita di sekolah,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi itu akan berpengaruh terhadap peserta didik di Jakarta. Salah satunya, berdampak sulitnya anak-anak naik ke jenjang pendidikan berikutnya. “Apabila para peserta didik ini tidak mendapatkan pengajaran materi-materi dasar yang baik, tidak heran apabila anak-anak kita kesulitan memahami bahan-bahan pengajaran yang lebih rumit lagi setelah lulus SMA,” katanya.
Sebagai informasi, data BPS Jakarta 2023 yang melakukan survei terhadap penduduk dengan usia 15 tahun ke atas menunjukkan sebanyak 3,46 persen warga tidak memiliki ijazah. Sementara itu, sebanyak 10,86 persen memegang ijazah sekolah dasar (SD). Kemudian, 18,48 persen merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP). Selanjutnya, 49,18 persen lulusan SMA. Terakhir, hanya 18,02 persen warga Jakarta yang berhasil lulus dari perguruan tinggi (PT).
’’Lepas dari masalah kualifikasi guru, Jakarta juga menghadapi persoalan kurikulum. Mestinya, bahan-bahan ajar di sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri, sudah memuat materi yang diperlukan oleh sektor industri saat ini,” imbuhnya.
Dia menyebutkan, perekonomian di Jakarta saat ini sudah bergeser dengan lebih banyak ke sektor jasa dan teknologi. Dampaknya, perusahaan yang buka di Jakarta bukan lagi industri manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja secara masif, tapi perusahaan-perusahaan teknologi yang membutuhkan pekerja dengan kualifikasi lebih tinggi dari lulusan SMA. Menurutnya, Pemprov DKI harus bisa menyesuaikan mutu pendidikan dengan kebutuhan itu.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi