JawaPos.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat khusus pada pekan depan untuk membahas percepatan pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean yang rusak akibat tertabrak truk crane atau truk pengangkut alat berat.
Rapat tersebut akan difokuskan pada penentuan skema pembangunan agar proses perbaikan JPO di kawasan Tendean tidak memakan waktu lama. Menurut Pramono, keberadaan JPO tersebut sangat penting karena berada di lokasi dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
"Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean," kata Pramono saat ditemui di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (16/7).
Pramono menilai pembangunan kembali JPO tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, jika menggunakan APBD, proses penganggaran akan memerlukan waktu yang cukup panjang.
"Kalau melalui anggaran, butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD tidak mungkin. Harus di APBD Perubahan. Menurut saya juga akan lama," ujarnya.
Kaji Skema CSR hingga Naming Rights
Untuk mempercepat pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membahas berbagai alternatif pembiayaan. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan swasta melalui skema strategic partnership yang disertai hak penamaan atau naming rights.
"Melalui forum CSR, atau melakukan strategic partnership dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming rights akan mereka gunakan," ucap Pramono.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan mengkaji pemanfaatan mekanisme Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maupun Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L) sebagai opsi pendukung pembiayaan.
"Jadi pada prinsipnya, tidak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis," katanya.
Gugatan terhadap Perusahaan Masih Dikaji
Pramono juga mengungkapkan kemungkinan langkah hukum terhadap perusahaan pemilik truk crane yang diduga menjadi penyebab kerusakan JPO Tendean akan dibahas dalam rapat tersebut.
"Pertanyaan kemarin mengenai apakah kita akan menuntut kepada perusahaan ataupun, dalam rapat nanti akan saya putuskan," ujar Pramono.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Bina Marga membongkar JPO Tendean setelah sebuah truk pengangkut alat berat menyangkut dan merusak struktur jembatan.
Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengatakan pembongkaran dilakukan karena sebagian tiang penyangga JPO telah terlepas sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
"Penanganan kami dari Bina Marga yang pertama kita akan membongkar JPO ini," kata Rifki.
Ia menjelaskan proses pembongkaran dilakukan dengan memangkas bagian atap JPO, kemudian melepas gelagar jembatan karena konstruksi tersebut tidak memiliki penyangga di bagian tengah.
Editor : Edy Pramana