JawaPos.com — Komisi II DPRD Kota Bandung menggelar rapat terbuka bersama sejumlah dinas mitra, yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Rapat tersebut difokuskan pada pemaparan awal program kerja serta sinkronisasi kegiatan antarorganisasi perangkat daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfu’ah,,menjelaskan, pertemuan tersebut lebih difokuskan untuk mendengarkan pemaparan awal dari masing-masing dinas. Hal ini dilakukan karena beberapa dinas memiliki irisan program terhadap pelaku usaha yang sama, meskipun sudah memiliki pembagian tugas dan penempatan program masing-masing.
“Rapat hari ini kami lebih banyak mendengarkan paparan dulu. Karena untuk penajaman, nanti tiap dinas akan dipanggil satu per satu untuk diskusi lebih mendalam bersama Komisi II,” ujarnya.
Baca Juga: HIPMI Dinilai Jadi Motor Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Menurutnya, pembahasan lanjutan akan dijadwalkan kembali agar setiap dinas dapat menyampaikan programnya secara lebih detail, sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih tajam.
Ia juga meminta agar dinas-dinas mitra segera menginformasikan jadwal kegiatan mereka, terutama yang berkaitan dengan program di lapangan. Dengan begitu, DPRD dapat menyesuaikan agenda untuk melakukan monitoring maupun inspeksi mendadak (sidak).
“Kadang surat kegiatan datang mendadak sehingga kami tidak sempat menjadwalkan. Kalau jadwal program sudah ada, segera diinformasikan agar Komisi II bisa menyesuaikan kapan harus turun ke lapangan,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung keberadaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang sudah mulai berjalan di Kota Bandung. Namun dalam evaluasi sementara ditemukan bahwa data aset pemerintah kota yang akan digunakan untuk pembangunan gedung program tersebut masih belum tersedia secara lengkap.
Baca Juga: Proyek Galian Kabel Semrawut, DPRD Bandung Soroti Kinerja BII
“InshaAllah akan segera dilakukan proses pembangunan gedung KKMP, karena memang membutuhkan aset milik pemerintah kota,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga muncul sejumlah catatan terkait program dinas. Salah satunya dari Disbudpar yang menyoroti kurangnya perhatian terhadap seni teater. Selama ini, kegiatan teater lebih banyak diinisiasi oleh pihak swasta, padahal potensinya dinilai besar untuk mendukung sektor pariwisata.
“Seni teater ini sebenarnya bisa menjadi daya tarik wisata, misalnya dipadukan dengan event-event pariwisata. Karena itu Disbudpar juga meminta perhatian dari Komisi II,” katanya.
Meski secara kelembagaan seni budaya berada di ranah Komisi IV, Siti menyebut ketika seni teater dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, maka hal tersebut juga menjadi perhatian Komisi II.
Ia juga menyoroti rendahnya minat generasi muda, khususnya generasi Z, terhadap seni budaya lokal. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak mengenal budaya daerahnya sendiri.
“Ini menjadi PR kita bersama. Gen Z kadang jauh dari isu lokal dan budaya daerah, padahal mereka bagian dari masyarakat yang nantinya bisa menjadi promotor kota,” ujarnya.
Baca Juga: Geopolitik RI Hadapi Banyak Tantangan Sosial, Kang Edwin Soroti Pinjol Ilegal, Judol, hingga LGBT
Menurutnya, upaya mengenalkan budaya kepada generasi muda perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kebiasaan mereka, termasuk memanfaatkan media sosial.
“Generasi sekarang sangat dekat dengan media sosial. Kalau tidak hadir di platform yang mereka gunakan, mereka tidak akan tahu,” katanya.
Ia menilai, narasi budaya juga penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu lokal, termasuk potensi bencana. Sebagai contoh, ia menyinggung kisah masyarakat Simeulue yang selamat dari tsunami karena memiliki hikayat turun-temurun tentang tanda-tanda bencana dan cara menyelamatkan diri.
Baca Juga: Daya Beli Warga Bandung Tertahan, DPRD Soroti Kesenjangan Sosial dan Dampak Efisiensi Anggaran
“Cerita-cerita seperti itu perlu dibangun kembali sebagai narasi yang kuat, agar masyarakat, termasuk generasi muda, lebih peduli terhadap lingkungan dan budaya lokal,” tuturnya.
Komisi II DPRD Kota Bandung, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi program antar dinas sekaligus memastikan berbagai kegiatan dapat dipantau langsung di lapangan melalui agenda monitoring dan sidak.
Editor : Bintang Pradewo