JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Komitmen ini ditegaskan di tengah tantangan kondisi penganggaran yang harus menyesuaikan diri dengan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.
Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyampaikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari penyesuaian anggaran yang ada.
’’Kita mengalami pengurangan-pengurangan, tapi pengurangan ini sangat sedikit dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Justin.
Dalam sektor pendidikan, Komisi E secara tegas mempertahankan keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Lebih dari 100 sekolah di DKI Jakarta akan terus beroperasi tanpa biaya pada tahun 2026. Program ini dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam pelayanan publik yang harus dijaga, karena memberikan kontribusi langsung terhadap kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.
Justin menambahkan bahwa menjaga akses pendidikan yang terjangkau adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. "Tujuannya adalah memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak," ujarnya.
DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Program-program unggulan seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Sekolah Swasta Gratis akan terus dilanjutkan, bahkan diperluas cakupannya.
Selain itu, DPRD juga mendorong penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saat ini, baru ada 14 unit SLB di Jakarta, dan DPRD mendorong agar jumlah ini dapat ditingkatkan menjadi 44 unit.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai bahwa hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.
’’Konsep kampung tematik pendidikan ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global, menjadi model bagi daerah lain dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul,’’ terang Nahdiana.
Selain sektor pendidikan, DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. Revitalisasi Puskesmas dan penambahan ambulans menjadi prioritas utama untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly menambahkan bahwa DPRD juga meminta pemerintah untuk memperkuat program pencegahan stunting dan gizi buruk, serta meningkatkan layanan kesehatan mental dan pendampingan bagi anak dan remaja.
DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas dinas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, penyediaan psikolog di panti sosial serta fasilitas ramah Lansia juga menjadi perhatian untuk mendukung Jakarta sebagai kota inklusif dan sejahtera.
Dengan komitmen yang kuat dari DPRD DKI Jakarta, diharapkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara merata.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi