JawaPos.com - Seiring percepatan transformasi digital yang meluas di Indonesia, ancaman siber kini muncul sebagai tantangan yang semakin nyata dan kompleks. Bukan lagi hanya isu teknis yang terbatas pada lingkup tertentu, serangan siber telah mampu menimbulkan dampak langsung pada skala nasional.
Gangguan pada infrastruktur vital seperti jaringan listrik dapat melumpuhkan aktivitas industri dan kehidupan sehari-hari rumah tangga. Serangan pada sistem perbankan berpotensi menghambat transaksi keuangan masyarakat secara luas, sementara kebocoran data pada layanan publik berisiko merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Situasi ini secara jelas menunjukkan bahwa ketahanan siber bukan sekadar kebutuhan teknologi, melainkan fondasi penting yang menopang stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Untuk menanggapi urgensi tersebut, Spentera pada 11 September 2025 telah kembali menghadirkan Cyberwolves Con 2025, sebuah konferensi tahunan yang bertujuan mempertemukan praktisi keamanan siber, akademisi, regulator, serta komunitas teknologi. Forum ini berperan sebagai ruang kolaborasi yang strategis untuk bertukar wawasan, membagikan praktik terbaik, dan sekaligus merumuskan strategi bersama dalam memperkuat ketahanan siber Indonesia.
Direktur Spentera, Royke L. Tobing, menjelaskan bahwa ketahanan siber hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, dan Cyberwolves Con 2025 menjadi bukti komitmen lembaga tersebut untuk memperkuat ekosistem keamanan siber negara. Pada seminar ini, berbagai topik disoroti, antara lain strategi perlindungan infrastruktur vital seperti energi, sistem ICS dan SCADA yang menjadi penopang layanan publik dan perekonomian nasional, risiko yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI), serta tantangan digital di masa mendatang dan kesiapannya.
"Seluruh rangkaian agenda dirancang untuk menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang," kata Royke, Kamis (11/12).
Dalam panel diskusi yang menghadirkan peneliti, akademisi, dan praktisi keamanan siber, empat isu strategis dinilai mendesak untuk segera diantisipasi. Yang pertama adalah infrastruktur energi dan sistem ICS/SCADA. Jaringan listrik Jawa–Bali, yang menyuplai lebih dari 60% energi nasional, memiliki peran yang sangat strategis.
Namun, sistem ini menyimpan sejumlah kerentanan, seperti penggunaan perangkat lama yang belum diperbarui, protokol komunikasi SCADA yang minim enkripsi, dan antarmuka sistem yang terhubung ke internet dengan kredensial bawaan. Ditambah dengan integrasi IoT dan akses jarak jauh yang belum sepenuhnya terlindungi, kondisi ini memperluas permukaan serangan yang bisa dimanfaatkan oleh aktor negara maupun kelompok kriminal siber.
"Pengalaman pemadaman listrik di Jawa–Bali pada 2019 dan gangguan di Bali pada 2025 menjadi pengingat akan besarnya dampak jika terjadi gangguan pada sektor energi, sehingga upaya memperkuat ketahanan siber di sektor kelistrikan bukan hanya mencegah risiko, tetapi juga memastikan keberlangsungan layanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Isu kedua adalah risiko AI bagi ekonomi dan pertahanan. Pemanfaatan teknologi AI di Indonesia terus meluas ke berbagai sektor, mulai dari finansial, e-commerce, telekomunikasi, layanan publik, hingga pertahanan.
Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan, terdapat tantangan baru terkait keamanan dan keandalan sistem. Risiko bisa muncul jika model atau data yang digunakan tidak diverifikasi secara menyeluruh, sehingga membuka celah bagi pihak tertentu. Ketergantungan pada teknologi impor tanpa pengujian ketat juga berpotensi meningkatkan risiko tersebut.
"Oleh karena itu, penguatan tata kelola, standar keamanan, serta kemandirian dalam pengembangan AI menjadi langkah penting agar teknologi ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepentingan strategis nasional," tuturnya.
Ketiga, tantangan kesiapan tanggap insiden. Di luar kerentanan teknis, kesiapan organisasi dalam menangani serangan siber di Indonesia masih menghadapi hambatan. Deteksi dan respon insiden seringkali memakan waktu yang lama, pencatatan forensik digital belum konsisten, serta koordinasi antar unit yang terlibat kerap berjalan secara terpisah.
Kondisi ini membuat proses pemulihan krisis tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika serangan bersifat kompleks. Peristiwa ransomware pada Pusat Data Nasional tahun 2024 menjadi pengingat penting akan dampak luas jika respons terhadap serangan tidak cepat dan terkoordinasi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, simulasi insiden secara berkala, serta penguatan tata kelola agar Indonesia lebih siap menjaga keberlangsungan layanan publik yang vital.
Terakhir, kolaborasi sebagai kunci. Kombinasi kerentanan pada infrastruktur energi, risiko dalam pemanfaatan AI, serta keterbatasan kesiapan tanggap insiden menunjukkan perlunya langkah bersama agar Indonesia lebih siap menghadapi dinamika ancaman siber.
"Mengingat vitalnya jaringan listrik Jawa–Bali bagi ekonomi nasional, besarnya data digital yang dikelola, serta meningkatnya ketergantungan pada teknologi, pemerintah dan publik didorong untuk memperkuat tata kelola keamanan siber, melakukan audit pada infrastruktur kritis, serta meningkatkan kapasitas SDM di sektor strategis seperti energi, keuangan, dan pemerintahan," tuturnya.
Royke menambahkan bahwa isu siber tidak dapat dipandang hanya dari sisi teknologi, karena ancamannya bersifat multidimensi dengan dampak pada infrastruktur, kepercayaan publik, ekonomi, hingga stabilitas nasional.
"Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas SDM agar Indonesia lebih siap menghadapi dinamika ini," ujarnya.
Pada akhirnya, menjaga ketahanan digital Indonesia bukan sekadar upaya teknis, melainkan komitmen bersama dari semua pihak. Dengan kolaborasi yang erat, standar keamanan yang konsisten, serta investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia, Indonesia dapat memanfaatkan peluang transformasi digital sekaligus melindungi kepentingan nasional di tengah lanskap siber yang semakin kompleks.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi