LP3ES: Revitalisasi Sekolah dan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN Berpotensi Dorong Ekonomi Daerah

JawaPos.com - Pendidikan tidak hanya berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga terbukti menjadi penggerak ekonomi daerah. Kajian terbaru Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan bahwa dua kebijakan pendidikan pemerintah tahun 2025—Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan serta Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN—memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Mulai dari mendorong pertumbuhan PDRB daerah, menggerakkan ekonomi lokal, hingga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas guru.

Pendidikan telah berperan penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Human Capital) di Indonesia. Pendidikan juga dapat berperan sebagai instrumen pembangunan sosial, yang dapat dipandang sebagai investasi ekonomi strategis yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menempatkan pendidikan sebagai driving force dari kesejahteraan dan kemajuan negara, LP3ES telah melakukan penelitian Dampak Sosial  Ekonomi pendidikan. Kajian tersebut fokus pada dua kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pada  2025, yaitu (1) Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan dan (2) Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN. Dua program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam jangka panjang, dua program tersebut diharapkan dapat memperbaiki akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan para guru.

Koordinator Tim Peneliti LP3ES Zaenal Muttaqin menjelaskan, kajian dilakukan menggunakan pendekatan mixed methods yang mengombinasikan survei lapangan di 30 provinsi, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pendidikan dan pelaku ekonomi lokal, serta analisis ekonometrika berbasis data sekunder.

Zaenal memaparkan hasil dari penelitian program revitalisasi sekolah dan program Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN sebagai berikut:

Program Revitalisasi Sekolah

1. Hasil simulasi yang dilakukan oleh LP3ES menunjukkan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kenaikan 1 persen alokasi dana revitalisasi sekolah diperkirakan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB provinsi sebesar 0,527 persen. Hal itu berarti jika pada sebuah provinsi memiliki PDRB sekitar Rp 100 triliun, maka program revitalisasi diperkirakan berpengaruh terhadap kenaikan PDRB sebesar Rp 527 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada sarana pendidikan telah berperan sebagai stimulus fiskal berbasis pendidikan.

 

2. Dampak revitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sebagaimana perkiraan di atas kemungkinan terjadi melalui tiga hal:
   1. Pembelian bahan baku material bangunan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LP3ES, 82 persen responden menyatakan bahwa 75-100 persen bahan bangunan yang digunakan untuk program revitalisasi dibeli di wilayah sekitar sekolah penerima program.
   2. Tricle down effect revitalisasi terhadap tenaga kerja lokal, dimana 62 persen tenaga kerja dari program revitalisasi berasal dari masyarakat sekitar dengan gaji-gaji rata-rata Rp 000 sampai Rp 150.000 per hari.
   3. Peningkatan pendapatan UMKM, dimana 37 persen dari UMKM di sekitar sekolah mendapatkan peningkatan pendapatan sekitar Rp 100.000 per hari 

3. Selain berdampak pada ekonomi daerah, revitalisasi sekolah juga efektif dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah penerima bantuan program. Setiap kenaikan 1 persen dana revitalisasi berkorelasi pada peningkatan pemenuhan kebutuhan revitalisasi sekolah sebesar sekitar 0,95 persen. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan karena program revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah dengan melibatkan pemangku kepentingan secara langsung.

 

4. Pemenuhan kebutuhan tersebut, 46,9 persen merupakan kegiatan rehab ruangan kelas sekaligus pembangunan sarpras baru, 23 persen rehab ruang kelas tanpa pembangunan sarpras baru, rehab ruang laboratorium 9,7 persen, rehab ruang kantor 8,4 persen, rehab ruang praktikum 6,2 persen, rehab ruang ibadah 3,5 persen, dan lainnya. 

Program Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN

Dalam hubungannya dengan program tambahan penghasilan guru Non ASN, kajian LP3ES juga menemukan:

1. Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN berkorelasi positif terhadap kesejahteraan ekonomi guru. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa subsidi dan honor guru berkorelasi positif dan signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Setiap kenaikan satu satuan nilai subsidi berdampak pada pengeluaran rumah tangga guru rata-rata sebesar 0.3177 satuan. Jika koefisien 0,3177 diinterpretasikan dalam contoh kenaikan subsidi sebesar Rp 1 juta, maka setiap kenaikan subsidi sebesar Rp 1 juta akan berdampak pada peningkatan pengeluaran rumah tangga guru rata-rata sekitar Rp 700, dengan asumsi variabel honor tetap.
2. Pengeluaran tersebut disebabkan karena 92 persen guru penerima bantuan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami peningkatan pendapatan kurang lebih 35 persen, sebagian lainnya mengalami peningkatan pendapatan antara 35 persen sampai dengan 70 persen.
3. Peningkatan pengeluaran tersebut, 27 persen digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, 11,8 persen untuk transportasi, 11,3 persen untuk pembelian buku / sumber belajar, 10,5 persen untuk jajan anak, dan lainnya
4. Selain itu, 57 persen penerima program tersebut menyatakan terjadi perubahan pola menabung atau investasi kecil yang semula berada pada prioritas ke 6 ketika menerima pertama kali bantuan menjadi prioritas ke 4 (terjadi kenaikan dua tingkat prioritas) ketika menerima bantuan ketiga kali.
5. Karena terjadinya peningkatan kesejahteraan di atas, 88 persen guru penerima bantuan menyatakan peningkatan semangat dan produktivitas kerja. 86,2 persen menyatakan lebih dihargai oleh pemerintah dan 84 persen menyatakan peningkatan kehadiran di sekolah.

Tantangan Program Revitalisasi

Meskipun secara umum program revitalisasi berjalan dengan baik, namun ada beberapa tantangan yang mungkin akan menjadi PR bagi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, yaitu:

1. Keberadaan dana operasi dan pemeliharaan infrstruktur yang telah di bangun di sekolah-sekolah yang menjamin fungsi infrastruktur sesuai dengan keberfungsian usia bangunan yang telah dirancang.
2. Pemerataan program revitalisasi, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan
3. Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, terutama pada level sekolah

Tantangan Program Tambahan Penghasilan Guru Non ASN

1. Peningkatan akurasi data penerima bantuan, misalnya dengan meminimalisir penerima bantuan yang telah beralih status dari Guru Non ASN menjadi ASN.
2. Pemerataan penerima bantuan, terutama pada tingkat kabupaten dan sekolah.

Zaenal menambahkan, dari hasil kajian ini, LP3ES merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

• Penguatan revitalisasi sekolah yang berbasis pada skema pengelolaan swakelola. Prioritaskan sekolah dengan kondisi sarpras kritis dan wilayah miskin. Gunakan basis data kebutuhan sekolah untuk alokasi yang lebih tepat. Perkuat monitoring penggunaan dana dan kualitas pengerjaan. Libatkan UMKM lokal secara lebih sistematis melalui regulasi teknis.
• Optimalisasi Program TAMSIL. Perbaiki mekanisme penyaluran agar lebih tepat waktu dan merata. Tambah pelatihan literasi finansial untuk guru. Sesuaikan nominal bantuan dengan indeks biaya hidup daerah. Integrasikan data kesejahteraan guru ke sistem digital nasional.
• Integrasi Kebijakan Pendidikan–Ekonomi. Jadikan revitalisasi dan TAMSIL sebagai bagian strategi pembangunan ekonomi daerah. Perluasan program di daerah 3T untuk meningkatkan dampak pemerataan. Kembangkan skema pendanaan berkelanjutan yang tidak bergantung pada mekanisme tahunan.

Menanggapi kajian LP3ES, Muslim dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memberikan perhatian besar pada penguatan sektor pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini mencakup jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total anggaran mencapai Rp 12 triliun.

Revitalisasi juga menyasar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun, yang terdiri atas Rp 1,4 triliun untuk SMK negeri dan Rp 1,1 triliun untuk SMK swasta. Kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata di seluruh wilayah. (*/oni)

         

Editor : Arief Indra Dwisetyadi