JawaPos.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menguatkan komitmen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, dalam kegiatan dialog dan edukasi perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat di Ruang MH Thamrin, Gedung Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Blok B Lantai 2.
Kegiatan yang melibatkan pelajar, guru, dan orang tua tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam melindungi anak-anak.
Iin Mutmainah menjelaskan bahwa mewujudkan sekolah yang aman bukan tanggung jawab tunggal, melainkan memerlukan peran bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
"Tidak semua kondisi bisa langsung dikatakan aman, tetapi tangan kita semua harus ikut bekerja. Fungsi perlindungan anak ini harus kita lakukan bersama, dengan komunikasi yang baik dan kepedulian yang nyata," ucapnya.
Menurut Wali Kota, anak-anak sebagai generasi penerus perlu dipersiapkan sejak dini dengan semangat baru untuk menghadapi masa depan. Pendidikan dijadikan kunci utama dalam menjaga hak-hak anak sekaligus membangun kota yang sehat dan beradab.
"Pendidikan adalah hak dasar anak dan menjadi poin yang sangat penting. Menjaga kelas pendidikan berarti menjaga masa depan Jakarta Barat. Anak-anak inilah yang kita harapkan menjadi penerus pembangunan," tegasnya.
Iin juga menyoroti adanya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, antara lain kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Data menunjukkan kasus tersebut masih menjadi perhatian serius yang perlu ditangani secara komprehensif.
"Kekerasan seksual menjadi perhatian utama, disusul kekerasan fisik dan psikis. Ini adalah gunung es, artinya yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, pencegahan dan edukasi harus terus kita perkuat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Jakarta Barat mendorong peran aktif anak muda sebagai agen perubahan melalui pembentukan pusat informasi dan konseling remaja di sekolah, salah satunya dengan menghadirkan Duta Generasi Peduli (Dita Gendung) sebagai pionir perlindungan anak di lingkungan sekolah.
"Anak-anak muda saat ini sudah sangat canggih dengan teknologi dan informasi. Tugas kita adalah membekali mereka dengan pengetahuan yang benar, pendidikan yang berkualitas, jejaring yang positif, serta lingkungan yang aman agar mereka tidak terjebak dalam situasi yang berisiko," tambahnya.
Upaya menciptakan sekolah aman juga dihubungkan dengan peran lingkungan sekitar. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga toleransi, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak.
"Melalui peran pemerintah, kami terus mendorong terwujudnya sekolah yang aman secara fisik maupun psikologis. Ini bukan hanya program, tetapi komitmen bersama untuk melindungi generasi masa depan Jakarta Barat," pungkas Iin.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Azis, mengapresiasi program yang diadakan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II dengan mengumpulkan kepala sekolah negeri dan swasta. Kegiatan ini berdampak pada berfungsinya jalur komunikasi antar kepala sekolah, dinas, dan kepolisian untuk menyatukan langkah dalam menangani permasalahan seperti kenakalan remaja dan tawuran yang ramai diperbincangkan baru-baru ini.
Umar menekankan perlunya peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap sekolah sebagai fungsi kontrol, bukan hanya untuk mengidentifikasi kenakalan siswa. Ia berharap nantinya di Pemkot Jakarta Barat ada penambahan Kuota Kebutuhan Instansi (KKI) untuk guru BK, mengingat jumlahnya masih sangat minim di seluruh sekolah di DKI Jakarta.
"Alhamdulillah Jakarta Barat semua berkomunikasi dengan baik dan lancar tiga pilar sehingga angka tawuran dan kenakalan remaja dapat ditekan dengan baik berkat koordinasi yang instan antara tiga instansi yang ada di Jakarta Barat," tuturnya.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi