JawaPos.com - Julukan “Gotham City” yang merujuk pada kota fiktif dengan tingkat kriminalitas tinggi dalam kisah pahlawan super Batman mulai ramai di media sosial. Belakangan ini mulai beredar dan berkembang luas di berbagai platform media sosial, seolah menjadi gambaran utama kondisi keamanan di wilayah Jakarta Barat.
Namun, pandangan tersebut dibantah dengan tegas oleh tokoh masyarakat, Umar Abdul Aziz SH MH. Menurutnya, pelabelan itu sama sekali tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan, dan cenderung merupakan penilaian yang berlebihan serta tidak berdasar secara utuh.
Dalam pernyataannya, Umar menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta Barat justru terus menunjukkan arah perbaikan yang nyata. Hal ini, katanya, merupakan buah dari kerja sama yang erat dan sinergi yang terjalin kuat antara Pemerintah Kota Jakarta Barat, pihak kepolisian, unsur TNI, serta beragam elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Berbagai operasi rutin yang digelar secara berkelanjutan oleh unsur tiga pilar, telah terbukti membawa dampak positif yang terlihat jelas dari penurunan angka gangguan keamanan di berbagai sudut wilayah.
“Narasi yang berkembang di media sosial terkait Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’ terlalu berlebihan. Faktanya, setelah operasi rutin kamtibmas yang dilakukan oleh tiga pilar, angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ruang-ruang publik juga tetap ramai dan masih menjadi tempat yang diminati warga untuk beraktivitas, berinteraksi, maupun menjalani keseharian mereka dengan aman,” ujar Umar Abdul Aziz.
Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta itu memandang bahwa penilaian terhadap kondisi suatu wilayah tidak boleh semata-mata didasarkan pada sejumlah kasus kriminal yang kebetulan menjadi sorotan dan viral di media sosial. Ia mengingatkan bahwa angka kriminalitas di Jakarta Barat sendiri telah tercatat mengalami penurunan, meski fakta ini sering kali tertutup oleh berita-berita yang mengangkat sisi negatif saja.
Menurutnya, media sosial kerap kali hanya menampilkan sebagian kecil potongan dari realitas yang ada, sehingga secara tidak sengaja membentuk persepsi publik yang tidak utuh, tidak lengkap, dan akhirnya menimbulkan pandangan yang miring.
Lebih jauh dijelaskan Umar, Jakarta Barat adalah wilayah yang memiliki dinamika kehidupan masyarakat yang sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat mobilitas yang sangat padat setiap harinya, keberadaan berbagai persoalan sosial memang tidak dapat dihindari sepenuhnya, sama seperti wilayah perkotaan besar lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa adanya tantangan sosial tersebut tidak lantas berarti seluruh wilayah ini berada dalam kondisi yang tidak aman atau penuh ancaman.
Baca Juga: Waduk Kebon Melati: Danau Kota dengan Pemandangan Gedung Pencakar Langit di Jantung Jakarta
Di balik sorotan terhadap kasus-kasus yang terjadi, Umar menyoroti banyaknya langkah konkret yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah daerah serta aparat keamanan demi menjaga stabilitas wilayah. Mulai dari peningkatan frekuensi dan jangkauan patroli keamanan, pelaksanaan operasi penciptaan kondisi yang kondusif, pengawasan ketat di lingkungan pemukiman maupun tempat umum, hingga penanganan yang cepat dan tanggap terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
Semua upaya itu, menurutnya, adalah bukti nyata dari kerja keras yang patut dilihat dan dihargai secara menyeluruh, bukan hanya dinilai dari beberapa kejadian yang kebetulan mendapatkan perhatian luas.
Dalam kesempatan itu pula, Umar menyoroti sikap sejumlah pihak yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian negatif dan menyimpulkan buruknya kondisi Jakarta Barat. Ia mengakui bahwa kritik serta masukan adalah bagian yang sangat penting dan wajar dalam sistem demokrasi, namun hal tersebut harus disampaikan dengan cara yang objektif, berlandaskan fakta yang nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Sebagai fungsi pengawasan, dewan tentu memiliki hak untuk memberikan masukan dan kritik. Namun perlu juga menunggu proses serta melihat kinerja pemerintah secara objektif. Penanganan kamtibmas tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu, strategi yang tepat, serta kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan hasil yang maksimal,” katanya.
Baca Juga: Bukan Cuma Orange, Jakarta Punya Pasukan Warna-Warni dengan Tugas yang Berbeda
Persoalan keamanan dan ketertiban, menurut pandangan Umar, merupakan tantangan yang sangat kompleks dan luas cakupannya, sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan secara tuntas hanya oleh satu institusi atau pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat, terpadu, dan berkesinambungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam menjaga keamanan lingkungannya masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya membangun jaringan komunikasi yang efektif di antara seluruh pemangku kepentingan, agar setiap aduan atau keluhan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sasaran. Melalui sinergi yang baik dan komunikasi yang lancar, berbagai potensi gangguan keamanan sebenarnya dapat dicegah sejak dini, sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan merugikan banyak pihak.
“Persoalan kamtibmas tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, persoalan keamanan dapat ditangani secara lebih efektif dan menciptakan rasa aman bagi semua,” tuturnya dengan tegas.
Kepada seluruh lapisan masyarakat, Umar pun mengajak agar tidak mudah terpengaruh atau terhasut oleh stigma negatif yang terus berkembang dan beredar di media sosial. Ia berharap warga dapat melihat dan menilai kondisi Jakarta Barat dengan kacamata yang objektif, berdasar pada fakta dan realitas yang ada di lapangan sehari-hari, bukan semata-mata terbuai oleh informasi yang viral atau cerita yang dibesar-besarkan di dunia maya.
Baca Juga: Belanja Pegawai Bandung Sudah 29 Persen, DPRD Dorong Produktivitas dan Dongkrak PAD
Persepsi yang tidak tepat dan keliru, lanjutnya, ternyata dapat membawa dampak buruk bagi citra wilayah ini, serta menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan dan tidak beralasan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia selalu mengimbau agar setiap warga menjadi lebih bijak, kritis, dan cermat dalam menyikapi serta memilah berbagai informasi yang beredar, terutama informasi yang berkaitan langsung dengan keamanan dan ketertiban bersama.
Tidak lupa, Umar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat, unsur TNI, serta seluruh elemen masyarakat yang senantiasa berjuang dan berupaya keras menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Berbagai program pengawasan lingkungan, patroli rutin ke setiap sudut wilayah, hingga kegiatan pencegahan gangguan keamanan yang digelar bersama, dinilainya sebagai bukti nyata adanya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.
Ia mengakui bahwa tantangan dalam menjaga keamanan memang akan selalu ada, terlebih di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan memiliki aktivitas tinggi seperti Jakarta Barat. Namun, ia memastikan bahwa berbagai upaya perbaikan, pembenahan, dan peningkatan layanan akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga dan meningkatkan kualitas keamanan serta kenyamanan masyarakat.
Umar Abdul Aziz kembali menegaskan penolakannya terhadap julukan yang menurutnya merugikan tersebut. “Jakarta Barat bukan ‘Gotham City’. Yang ada adalah wilayah yang terus berbenah, terus berusaha, dan bekerja keras menjaga keamanan serta kenyamanan warganya melalui kolaborasi erat seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat luas,” pungkasnya dengan tegas.
Editor : Bintang Pradewo