JawaPos.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, PBB menilai sejumlah hambatan distribusi bantuan masih terjadi di lapangan.
“Beberapa daerah benar-benar terisolir. Aceh Tengah misalnya, hanya bisa diakses lewat udara. Tapanuli Tengah dan Sibolga juga terkendala medan yang sulit ditembus,” ujar Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra, dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa Ketua Dewan Wilayah PBB Aceh, Zulmahdi Hasan, bahkan sempat terjebak di Kota Takengon, Aceh Tengah.
Gugum menjelaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas-instansi karena kekuatan utama negara tersebar di berbagai lembaga berbeda. TNI–Polri dan BNPB memiliki personel tanggap darurat, sementara akses jalan darat, laut, dan udara berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan.
Adapun logistik dan pemulihan ditangani Kementerian Sosial, sedangkan pendanaan bergantung pada pemerintah pusat maupun daerah.
“Ketika terlalu banyak lembaga harus terlibat, koordinasi bisa menjadi hambatan tersendiri. Padahal yang harus diutamakan adalah keselamatan nyawa,” kata Gugum.
Menurutnya, proses administratif antar-instansi seringkali memperlambat upaya tanggap darurat.
Untuk itu, Gugum mengusulkan dibentuknya Kementerian Khusus Bencana sebagai solusi pemusatan komando. Ia menilai kementerian tersebut dapat meningkatkan level otoritas penanganan bencana dan mempercepat proses respons di lapangan.
“Dengan kementerian khusus, pemetaan potensi bencana bisa dilakukan lebih fokus, termasuk penerapan teknologi early warning yang lebih intensif,” ujarnya.
Gugum menambahkan bahwa kementerian semacam itu memungkinkan pengelolaan SDM tanggap darurat secara mandiri sehingga keputusan operasional dapat diambil lebih cepat dan terarah.
“Beberapa negara sudah punya kementerian bencana seperti Rusia punya Ministry of Emergency Situations, Tiongkok punya Ministry of Emergency Management, bahkan negara seperti Bangladesh punya Ministry of Disaster Management and Relief” ujarnya.
Menurut Gugum, penyatuan komponen kekuatan negara dalam satu kementerian akan meminimalkan kerugian harta benda serta potensi jatuhnya korban dalam bencana-bencana mendatang. Lebih dari itu, penanganan bencana bisa ditangani secara lebih cepat.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi