JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan mayoritas sekolah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah siap kembali menggelar pembelajaran pada awal semester genap 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, berdasarkan pemantauan langsung kementerian bersama dinas pendidikan daerah, sekitar 85 persen sekolah di tiga provinsi tersebut sudah dapat kembali beroperasi. “Fokus utama kami adalah memastikan anak-anak bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman, meskipun dalam kondisi darurat,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers perkembangan penanganan pascabencana, Selasa (30/12/2025).
Sekolah terdampak paling banyak berada di wilayah Aceh, disusul Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari terendam lumpur hingga kerusakan struktur bangunan akibat banjir dan longsor. Menurut Mu'ti, sekolah-sekolah yang belum dapat digunakan umumnya mengalami kerusakan berat hingga rusak total. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, kementerian menyiapkan ruang belajar darurat berupa tenda serta melakukan pembersihan dan perbaikan bertahap pada sekolah yang terdampak.
Abdul Mu’ti menegaskan, pembelajaran akan dimulai pada 5 Januari mendatang dengan skema yang lebih fleksibel. Peserta didik tidak diwajibkan mengenakan seragam lengkap. Sementara itu, kurikulum disesuaikan dengan kondisi pascabencana dan kebutuhan pemulihan siswa. Selain perbaikan infrastruktur, kementerian juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan pendidikan, termasuk dukungan operasional sekolah, bantuan untuk guru terdampak, serta layanan dukungan psikososial bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Kami ingin memastikan pemulihan pendidikan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga pemulihan mental dan keberlanjutan proses belajar anak-anak,” ujarnya. Pemerintah, lanjut Abdul Mu’ti, akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan hingga seluruh sekolah di wilayah terdampak dapat kembali berfungsi secara normal.
BNPB Percepat Bantuan Hunian
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat penyaluran bantuan hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut disalurkan melalui pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH).
Sebanyak 21 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah memasuki fase transisi darurat. Pada tahap ini, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut, seiring dengan berkurangnya jumlah pengungsi di pos-pos darurat.
“Kami sudah bergeser dari fase tanggap darurat ke fase awal pemulihan. Fokusnya sekarang memastikan masyarakat punya tempat tinggal yang layak, baik melalui huntara, huntap, maupun dana tunggu hunian,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers, Selasa (30/12).
BNPB mencatat, pembangunan saat ini berjalan di berbagai kabupaten/kota dengan prioritas pada wilayah dengan tingkat kerusakan paling tinggi. Skema bantuan hunian disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk pilihan bagi warga yang tidak ingin tinggal di hunian sementara.
Selain hunian fisik, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 600 ribu untuk per kepala keluarga tiap bulan. Bantuan itu diberikan kepada warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau mengontrak. Penyaluran DTH dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah data penerima diverifikasi.
“Penerima dana tunggu hunian tidak menerima huntara, dan sebaliknya. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” kata Abdul Muhari.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga dengan kategori rusak ringan hingga sedang. Bantuan perbaikan rumah rusak sedang diberikan sebesar Rp 30 juta, sedangkan rumah rusak ringan sebesar Rp 15 juta.
Di Sumatera Barat, sejumlah pembangunan huntara telah menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan dapat ditempati pada awal Januari 2026. Sementara itu, di Aceh dan Sumatera Utara, pembangunan hunian terus dikebut seiring proses pendataan dan validasi penerima manfaat.
BNPB menegaskan, penyediaan hunian menjadi prioritas utama dalam fase transisi darurat. “Kalau hunian sudah tersedia, aktivitas pendidikan, ekonomi, dan layanan dasar lainnya bisa segera berjalan kembali,” ujarnya. (nad/oni)
Editor : Arief Indra Dwisetyadi