JawaPos.com - Bantuan untuk penanganan banjir bandang di Sumatera masih terus mengalir. Diantaranya bantuan sebesar Rp 14,58 miliar dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mereka menegaskan bantuan tersebut tidak mengambil dana haji yang mereka kelola.
Untuk diketahui BPKH tidak hanya mengelola dana haji yang bersumber dari setoran awal pendaftaran haji. BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat (DAU). Saat ini DAU yang dikelola BPKH mencapai tidak kurang dari Rp 3,87 triliun. Hasil pengelolaan DAU itu, disalurkan untuk sejumlah program kemaslahatan. Diantaranya untuk membantu penanganan bencana alam.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan mereka terus mendukung upaya penanggulangan bencana alam di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Karena menjadi bagian dari penyaluran program kemaslahatan umat. BPKH tidak hanya menyalurkan bantuan saat masa tanggap darurat. Tetapi juga sampai masa pemulihan pasca bencana.
Fadlul menjelaskan, penyaluran dana kemaslahatan itu terbagi ke dalam dua fase strategis. "Kami juga memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan," katanya (6/2).
Dia mengatakan pada fase tanggap darurat bencana Sumatera, BPKH menyalurkan bantuan dari DAU sebesar Rp 3,83 miliar. Bantuan disalurkan lewat pendistribusian 10.040 paket bantuan berupa sembako. Selain itu juga ada paket ygiene kit, dukungan dapur umum, serta perlengkapan keluarga bagi masyarakat terdampak.
Berikutnya pada fase pemulihan pasca bencana, BPKH menyalurkan Rp 10,75 miliar. Fadlul mengatakan fokus utama pada fase ini adalah sektor pendidikan dan infrastruktur ibadah.
"BPKH menyalurkan beasiswa sebesar Rp 3,6 miliar kepada 1.200 mahasiswa di 55 perguruan tinggi," katanya. Penyaluran itu untuk mencegah risiko putus kuliah akibat bencana. Selain itu, dilakukan perbaikan sarana sanitasi, air bersih, serta renovasi sekolah dan masjid.
Fadlul Imansyah menegaskan seluruh pendanaan Program Kemaslahatan itu tidak menggunakan pokok dana haji milik jamaah. Melainkan murni dari hasil pengembangan DAU yang juga dikelola oleh BPKH. "Program Kemaslahatan adalah amanat undang-undang," tegasnya.
BPKH mengelola DAU secara transparan dan akuntabel. Serta memastikan manfaat dana ini kembali kepada umat dalam bentuk nyata. Bukan hanya saat darurat, tapi juga memastikan pemulihan sosial dan ekonomi mereka berjalan berkelanjutan.
Penyaluran bantuan untuk penanganan bencana Sumatera itu bakal berlanjut di tahun 2026 ini. Mereka telah menyiapkan keberlanjutan program yang lebih komprehensif. Rencana tersebut mencakup penyediaan mesin pengolahan air bersih, genset, dan dukungan sanitasi. Selain itu juga program pemberdayaan ekonomi komunitas untuk mengembalikan kemandirian warga terdampak.
Melalui langkah itu, kata Fadlul, BPKH berharap Dana Abadi Umat dapat terus menjadi instrumen stabilitas sosial. Sehingga bisa memberikan dampak positif luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi