JawaPos.com – Setelah dilantik menjadi ketua DPRD DKI pada 4 Oktober 2024 lalu, keseharian Khoirudin banyak berubah. Utamanya, volume kerja dalam menerima aspirasi masyarakat Jakarta. Atas kondisi itu, lelaki kelahiran Jakarta 8 Juli 1966 tersebut mengaku tetap memastikan waktunya tertata dengan baik, utamanya dalam hal ibadah.
’’Kadang-kadang makan pun digabung, tapi kalau waktu untuk Tuhan tidak saya kurangi, tetap ada waktunya,’’ terangnya kepada Jawa Pos.
Untuk pembangunan di Jakarta, dia menyebutkan bersama Pemprov DKI akan menyeleraskan dengan pemerintah pusat. Karena itu, dalam pembangunan itu, mereka akan berpedoman dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang disusun dengan berpatokan terhadap rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN).
’’RPJPD DKI Jakarta 2025–2045 yang merupakan turunan dari RPJPN ini patokan kita bersama. Dari RPJPD, kami akan menyusun RPJMD. Dari situ, dibikin lagi menjadi RKPD (rencana kerja pemerintah daerah). Jadi, ini menjadi patokan kita bersama, untuk sama-sama mengawal apa yang menjadi prioritas pembangunan di Jakarta, untuk memberikan layanan kepada masyarakat Jakarta,’’ jelasnya.
Jadi, kata dia, semangatnya adalah melayani masyarakat secara maksimal. Dari RKPD yang disusun, Khoirudin menyebutkan, tahun depan, Jakarta ingin memfokuskan anggaran kepada layanan pendidikan yang lebih baik. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu layanan dasar pemerintah.
’’Pendidikan itu haknya masyarakat. Masyarakat sudah bayar pajak, maka harusnya pendidikan itu tidak ada diskriminasi,’’ terangnya.
Karena itu, program sekolah swasta jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK akan mulai terwujud di Jakarta tahun depan. Ada anggaran sebesar Rp 2,3 triliun yang akan disiapkan untuk pendidikan gratis di sekolah swasta tersebut.Tidak hanya sekolah, Khoirudin juga menyebutkan bahwa kesejahteraan guru-guru juga diperhatikan. Salah satunya, menyesuaikan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan guru PNS.
’’Menurut regulasi Kemendagri harusnya sama. Makanya kami perjuangkan, dan itu menelan anggaran Rp 1,9 triliun untuk menaikkan gaji PPPK,’’ terangnya.
Lebih lanjut, sama dengan pendidikan, Khoirudin juga menyebutkan bahwa selama menjadi pimpinan DPRD, yang merupakan mitra Pemprov DKI, dia ingin meningkatkan layanan kesehatan. Mulai dari memperpendek antrean, hingga alat kesehatan yang memadai dan modern. Termasuk juga memperbanyak fasilitas kesehatan, baik berbentuk RSUD maupun puskesmas.
’’RSUD yang belum ada, akan kami adakan. Kelurahan yang belum ada puskemas, akan kami tambah puskemasnya. Ini jangka pendek, masih ada jangka menengah dan jangka panjang,’’ jelasnya.
Karena itu, mereka membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Utamanya, aspirasi yang diterima DPRD saat bertemu dengan konstituen, saat reses, misalnya. ’’Untuk pembangunan Jakarta, kami libatkan semua melalui ruang yang ada. Termasuk untuk mengawal apa yang sudah disampaikan dalam reses,’’ tandasnya.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi