JawaPos.com – Kondisi ekonomi masyarakat Kota Bandung dinilai sedang menghadapi situasi yang cukup kompleks. Meski sejumlah barang di pasar masih terserap, daya beli masyarakat terutama dari kalangan bawah terlihat mulai tertahan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung Eko Kurniawanto mengatakan, di lapangan sebenarnya aktivitas ekonomi masih berjalan. Namun, banyak masyarakat menahan keinginan untuk berbelanja karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Data di lapangan menunjukkan barang masih terserap. Tapi animo masyarakat kelas bawah untuk belanja sekarang terlihat tertahan,” ujarnya pada Kamis (26/3).
Menurut dia, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingginya kesenjangan sosial di Kota Bandung. Dia menyebut angka gini rasio Kota Bandung berada di kisaran 0,4 yang tergolong cukup tinggi.
“Gini rasio Bandung sekitar 0,4 itu sudah termasuk cukup tinggi dan menunjukkan adanya kesenjangan sosial,” kata Eko Kurniawanto.
Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga ikut memberi dampak terhadap daya beli masyarakat. Apalagi banyak pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk tenaga kerja dari skema PPPK maupun tenaga outsourcing.
“Banyak tenaga kerja yang terdampak PHK, termasuk PPPK dan outsourcing. PPPK paruh waktu juga ditiadakan, meskipun itu baru dari sisi formal,” jelasnya.
Eko menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor regional atau nasional, tetapi juga dinamika global yang ikut memengaruhi perekonomian daerah.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran, terutama menjelang dan selama bulan Ramadhan.
“Memang warga yang terdampak harus tetap berusaha, termasuk dengan berjualan. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa menahan diri. Apalagi saat puasa, memang harus belajar menahan diri,” katanya.
Dampak kondisi ekonomi saat ini lebih terasa bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara bagi kalangan menengah atas, pengaruhnya relatif tidak terlalu signifikan.
“Kalau kelas menengah atas tidak terlalu berpengaruh. Paling mereka menahan belanja yang tidak jelas, dan cenderung lebih banyak menabung karena situasi ke depan belum pasti,” ujarnya.
Ditambah lagi ada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kota Bandung yang mencapai sekitar Rp 600 miliar. Menurut Eko, hal itu turut memengaruhi perputaran ekonomi di daerah. “Dana transfer pusat berkurang sekitar Rp 600 miliar untuk Kota Bandung. Padahal seharusnya itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi di berbagai sektor yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya perputaran ekonomi. “Efisiensi terjadi di banyak sektor dan yang paling terasa sekarang adalah perputaran ekonomi menjadi lebih lambat,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus hadir sebagai fasilitator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui penguatan sektor ekonomi kreatif. “Pemerintah harus bisa memfasilitasi agar ekonomi masyarakat tetap tumbuh. Misalnya lewat ekonomi kreatif,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, pemerintah dapat membantu dengan memfasilitasi ketersediaan bahan baku murah, mengadakan berbagai event ekonomi, serta memberikan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Dia juga menilai kegiatan ekonomi berbasis masyarakat seperti pasar Ramadan yang digelar di tingkat RW perlu lebih didukung dan diperbanyak. “RW sekarang banyak yang mengadakan pasar Ramadan. Harusnya pemerintah juga membuat event-event agar masyarakat tahu dan bisa terbantu,” katanya.
Selama ini, kegiatan bazar memang sudah ada, tetapi masih terlalu jarang digelar sehingga dampaknya belum maksimal bagi perputaran ekonomi masyarakat.
Editor : Ilham Safutra