Aglomerasi Metropolitan Politik Pemerintahan Olahraga

Kasus Keracunan Makanan di Jakarta Meningkat, Dinas KPKP DKI Temukan SOP Tak Berjalan di Lapangan

Masria Pane • Senin, 6 Oktober 2025 | 10:15 WIB
Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta.
Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta.

GAMBIR – Kasus peserta didik keracunan makan bergizi gratis (MBG) terjadi hampir di semua wilayah, tidak terkecuali di Jakarta. Atas kondisi tersebut, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang turun untuk meningkatkan pengawasan. Salah satunya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menuturkan, untuk kasus MBG tersebut, mereka akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pangan segar yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. ’’Kami sudah melaksanakan monitoring setelah kejadian di Pasar Rebo,'' terangnya.

Sebagai informasi, keracunan MBG di Pasar Rebo terjadi pekan lalu dengan 20 peserta didik menjadi korbannya. Monitoring yang dimaksudnya yakni dengan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan setiap pekan. ’’Jadi, kami ambil sampling seminggu dua kali di dua lokasi, masing-masing wilayah kota,'' terangnya. Jadi, lanjutnya, sepuluh lokasi setiap minggunya di seluruh Jakarta.

Untuk pemeriksaan laboratorium pangan segar itu dilakukan dengan beberapa pengujian. Di antaranya, mencakup potensi cemaran mikroba, kandungan formalin, hingga tingkat kesegaran bahan pangan. 

''Kami menemukan, SPPG tidak menjalankan SOP (standar operasional prosedur) yang kurang dilaksanakan dengan baik,'' terangnya.

Menurutnya, SOP tersebut sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, sebelum program MBG berjalan, petugas SPPG sudah terlebih dahulu mereka latih. Utamanya, terkait teknis higienis sanitasi pengolahan pangan hewan.

''Tetapi mungkin perlu monitoring lebih lanjut, dan konsisten bahwa SOP tersebut harus benar-benar dilaksanakan. Karena sebenarnya, untuk pangan itu ada titik kritis,'' jelasnya.

Titik kritis yang dimaksudnya tidak hanya berkaitan pengolahan, tetapi juga proses distribusi hingga sampai kepada peserta didik. ’’Distribusi untuk suhu ruang itu maksimal empat jam. Jadi mungkin, saking banyaknya produksi, tidak secepat-cepatnya didistribusikan ke sekolah. Itu yang mau kami bantu benahi,'' imbuhnya.

Editor : Arief Indra Dwisetyadi
Makan Bergizi Gratis (MBG)