JawaPos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok menggelar evaluasi implementasi penyelenggaraan Satu Data Kota Depok di Aula Edelweiss, Lantai 5, Balai Kota Depok, Senin (25/8). Kegiatan ini bertujuan menilai capaian dan mempercepat pengumpulan data dari masing-masing perangkat daerah.
Kepala Diskominfo Kota Depok Manto menegaskan, Perangkat Daerah menjadi ujung tombak ketersediaan data di Kota Depok. Dia mengingatkan pentingnya keberlanjutan pembaruan data pada Portal Sadepok yang merupakan tanggung jawab bersama.
“Saya mengapresiasi peran aktif dari Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Depok. Namun, perlu disadari bersama bahwa mewujudkan Satu Data tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, evaluasi diperlukan sebagai masukan dan perbaikan,” ujarnya di sela kegiatan.
Manto menargetkan setiap Perangkat Daerah segera melengkapi data dengan capaian minimal 75 persen pada September tahun ini dan 100 persen pada Oktober mendatang.
“Terima kasih kepada Perangkat Daerah yang konsisten melakukan pemutakhiran data. Sedangkan bagi yang masih dalam proses, diharapkan dapat segera melengkapinya,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, mereka juga melakukan penandatanganan komitmen secara digital untuk memperkuat kesepakatan bersama dalam menyukseskan Satu Data Kota Depok. Manto berharap pembaruan komitmen ini mendorong seluruh penyelenggara data memahami perannya secara optimal dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Satu Data.
“Semoga semangat untuk menghasilkan dan berbagi pakai data yang akurat, berkualitas, dan selalu mutakhir dapat terus kita jaga. Semakin banyak data yang tersedia, maka kebermanfaatannya akan semakin dirasakan oleh seluruh pengguna data secara berkelanjutan,” tandasnya.
Sebagai informasi, program Satu Data Kota Depok merupakan inisiatif Pemerintah Kota Depok untuk memastikan seluruh data dari perangkat daerah dikumpulkan, dikelola, dan dibagikan secara terpadu melalui satu sistem yang terstandar.
Program ini merujuk pada kebijakan nasional Satu Data Indonesia dan bertujuan menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, program ini juga dilakukan untuk mengintegrasikan sumber data dari berbagai perangkat daerah, mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta mendorong transparansi dan pemanfaatan data publik. Masyarakat, peneliti, dan pelaku usaha bisa mengakses data yang terbuka untuk kebutuhan analisis atau inovasi.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi