JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan efisiensi anggaran. Namun, diharapkan tidak menghalangi realisasi program dari janji kampanye wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih.
Hal itu dipastikan Wali Kota Depok Supian Suri usai menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kota untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026 serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029, di Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Rabu (30/4).
Dia menerangkan, musrenbang kali ini menjadi tonggak penting dalam mengubah janji kampanye menjadi komitmen hukum formal. ’’Sebetulnya ini penegasan terhadap proses janji kampanye saya dan Pak Chandra. Ya, sudah menjadi produk hukum yang formal yang memang itu sudah harus dijalankan. Jadi, kalau kemarin kita bercerita wacana di dalam konteks kampanye janji-janji itu, hari ini janji itu sudah menjadi produk hukum formal yang memang nanti kalau sudah jadi perda ya harus dijalankan,’’ ujarnya.
Supian menyebut, berbagai kebijakan dalam RPJMD dan RKPD menyasar sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Program-program pro-masyarakat juga ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan warganya.
Supian Suri menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut dia, janji kampanye tidak akan terganggu karena strategi relokasi anggaran yang dilakukan Pemkot Depok. ’’Pola yang dilakukan pusat, artinya ini juga menjadi pola yang kita lakukan di Kota Depok,’’ ujarnya.
Artinya, kata dia, bercerita tentang efisiensi ya sebetulnya lebih kepada merelokasi anggaran-anggaran yang menjadi prioritas. ’’Insya Allah tidak pengaruh, karena tadi kita memprioritaskan mana yang lebih prioritas dalam konteks hari ini terhadap kebutuhan masyarakat Kota Depok,’’ jelasnya.
Dirinya mencontohkan beberapa kebijakan konkret yang diambil, seperti pelayanan gratis di puskesmas, pembebasan PBB untuk nilai di bawah Rp200 juta, hingga layanan pemeriksaan gratis untuk calon pengantin.
’’Pendidikan, kesehatan termasuk kita berani mengambil keputusan pemberian gratis dengan puskesmas, gratis buat calon pengantin, gratis buat anggaran Rp 200 juta ke bawah untuk PBB, termasuk diskon terhadap penghapusan denda. Ini bagian dari kita memberikan perhatian,’’ tuturnya.
Wali Kota Depok Supian Suri dan Walinya Chandra Rahmansyah memiliki 20 janji kampanye yang sebagian telah dijalankan selama 100 hari kerja.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi