JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi kawasan Kampung Baru di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kamis (8/5). Hal itu dilakukan guna mengawal upaya mediasi atas konflik kepemilikan lahan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, dia menegaskan peran Pemprov Jabar bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan fasilitator penyelesaian. ’’Saya tidak bisa memutuskan, kewenangannya bukan di Gubernur. Kami hanya penengah untuk kemudian bisa diputuskan selanjutnya,’’ ujar Dedi usai meninjau langsung lokasi.
Lahan di Kampung Baru saat ini berada dalam sengketa karena tercatat dimiliki oleh tiga entitas berbeda, yakni Pemerintah Kota Depok, Kementerian Sekretariat Negara, serta perusahaan BUMN PT PP Properti. Ketiganya disebut memiliki kepemilikan legal atas sebagian area di kawasan tersebut, yang kini telah ditempati warga secara turun-temurun.
Pihaknya akan segera mengirim surat resmi kepada ketiga pemilik lahan untuk membuka ruang dialog dan perundingan tertutup guna menentukan kejelasan status kepemilikan, termasuk kemungkinan pelepasan sebagian lahan untuk warga yang sudah lama menetap. ’’Sehingga nantinya ada solusi dan kejelasannya terkait kepemilikan lahan tersebut,’’ imbuhnya.
Gubernur juga menyebut bahwa proses selanjutnya akan melibatkan pertemuan tertutup antar pemilik lahan agar keputusan yang diambil memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sosial. ’’Pastinya akan ada rapat tertutup selanjutnya untuk tiga pemilik lahan dalam mencari solusi dan memutuskan kepemilikannya,’’ pungkasnya.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen Pemprov Jabar dalam menangani persoalan agraria yang kompleks dengan pendekatan kolaboratif antarlembaga dan tetap menjunjung hak masyarakat.
Editor : Arief Indra Dwisetyadi